Penagihan Tunggakan Kredit Pinjaman oleh PT. BPR BKK Blora (Perseroda)

Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 pukul 09.00 wib s/d selesai di Ruang Area Publik Kejaksaan Negeri Blora Jl. Ahmad Yani No.22 Blora telah dilaksanakan kegiatan Penagihan Tunggakan Kredit Pinjaman oleh PT. BPR BKK Blora (Perseroda) yang di dampingi Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Blora berdasarkan MoU dan SKK kepada wajib pajak

02 Februari 2023

KEJAKSAAN NEGERI BLORA

Pendampingan Hukum ( Legal Asisstance ) Proyek Open Access RU PT. Kilang Pertamina Internasional (Persero) Refinery Unit VII Kasim ( persero ) ( Pemilik ) dan Konsorsium PT. Hutama Karya – PT. Gerbang Sarana Baja ( Kontraktor ) sebagaimana Kontrak Lump Su

Pendampingan sejak 18 Februari 2021 berdasarkan Print-256/R.2.11/Gph.1/02/2021, Pendapat Hukum JPN tanpa permintaan yaitu : 

Pekerjaan tiang pancang sebagai pekerjaan yang bersifat Unforeseen, pada pekerjaan Area Tangki dimana terdapat perubahan signifikan dari kebutuhan 928 titik menjadi 1440 titik, maka perhitungan kebutuhan tiang pancang tersebut didasarkan atas Kajian Teknis yang benar benar tepat dari pihak ketiga yang independent, agar diperoleh jumlah kebutuhan tiang pancang yang tepat, sepanjang tetap mempergunakan harga yang tercantum dalam lampiran E dan G Kontrak EPC. 

Pelaksana :

I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH, I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH, SARAH EMILIA C. BUKORSYOM, SH.

Dukungan Terhadap 7 (tujuh) Prioritas Nasional :

Bahwa untuk mengamankan ketersediaan crude sebagai bahan baku untuk mendukung pengoperasian RU VII Kasim, dan dalam rangka menjaga keberlangsungan eksistensi kilang RU VII Kasim sebagai Agen pembangunan Kawasan Timur Indonesia

07 Februari 2023

KEJAKSAAN NEGERI SORONG

Pendampingan terhadap Dispora Kota Sorong dalam proyek Pembangunan Stadion Bewela Kota Sorong tahap I s/d IV

Bahwa telah dilaksanakan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) kota Sorong secara elektronik yang mana diperoleh pemenang penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) yaitu Andika Surya Engginering ( selanjutnya disebut PT ASE ). 

Menindaklanjuti Hasil Temuan BPK pada proyek Tahap I dan II maka secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administrative berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administrative juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern. 

Pelaksana :

I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH, KHUSNUL FUAD,SH, I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH, SARAH EMILIA C. BUKORSYOM, SH.

31 Januari 2023

KEJAKSAAN NEGERI SORONG

Pendampingan Hukum Pengadaan Badan Usaha Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Wilayah Kota Tangerang (Zona 2 dan Zona 3)

Telah dilaksanakan rapat oleh Kasi Datun dan JPN bersama tim dari Perumda Tirta Benteng dengan agenda Pembahasan Dokumen Permintaan Proposal (RFP) Pengadaan Badan Usaha Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Wilayah Kota Tangerang (Zona 2 dan Zona 3) bertempat di Ruang Rapat Kajari, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

13 September 2023

KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG

Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Hukum dengan RSUD Majenang

Kejaksaan Negeri Cilacap Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Cilacap melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan Pendampingan hukum pada RSUD Majenang.

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024

Waktu           : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat         : RSUD Majenang 

10 September 2024

KEJAKSAAN NEGERI CILACAP

Pemaparan Permohonan Pendampingan Hukum terkait Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas PSDA Kabupaten Cilacap TA.2024

Kejaksaan Negeri Cilacap sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Kejaksaan Negeri Cilacap dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Irfan Jaya, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap selaku Jaksa Pengacara Negara) Kepala Seksi Perdata dan TUN serta Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cilacap menghadiri Pemaparan Permohonan Pendampingan Hukum terkait Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas PSDA Kabupaten Cilacap TA.2024 

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024

Waktu           : 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat         : Ruang Rapat Dinas PSDA Kabupaten Cilacap

10 Oktober 2024

KEJAKSAAN NEGERI CILACAP

Pemaparan Permohonan Bantuan Hukum terkait Penanganan Debitur Macet / Bermasalah pada PT. BPR BKK CILACAP (Perseroda)

Kejaksaan Negeri Cilacap Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Kejaksaan Negeri Cilacap dengan PT. BPR BKK Cilacap ((Perseroda), DR.Muhammad Irfan Jaya, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap selaku Jaksa Pengacara Negara) Kepala Seksi Perdata dan TUN Serta Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cilacap menghadiri Pemaparan Permohonan Bnatuan Hukum terkait penyelesaian permasalah Debitur Macet / Bermasalah pada PT. BPR.BKK Cilacap (Perseroda).

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2024

Waktu           : 11.00 WIB s.d. selesai

Tempat         : Aula PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda)

15 Oktober 2024

KEJAKSAAN NEGERI CILACAP

TAHAP II PERKARA TIPIKOR PADA BPD JATENG CABANG CILACAP DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PROYEK PADA PT. ALFENDO, PT KARYA MITRA TARUNA DAN PT. PUTRA BHAKTI UTAMA TAHUN 2017 sampai dengan 2019

Kejaksaan Negeri Cilacap telah dilaksanakan penyerahan serta pemeriksaan Tersangka dan Barang Bukti perkara Tindak Pidana Korupsi pada BPD Jateng Cabang Cilacap dalam Pemberian Fasilitas Kredit Proyek pada PT. Alfendo, PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama Tahun 2017 sampai dengan 2019 yang telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 22.823.905.319,00 (dua puluh dua miliyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah)

Atas Perbuatan Tersangka, dipersangkakan melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 91) kesatu KUHP Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2024

Waktu : 09.00 Wib s.d. selesai

Tempat : Kejaksaan Negeri Cilacap

15 Oktober 2024

KEJAKSAAN NEGERI CILACAP

TAHAP II PERKARA TIPIKOR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA REJODADI T.A 2020 sampai dengan 2022

Kejaksaan Negeri Cilacap telah dilaksanakan penyerahan serta pemeriksaan Tersangka dan Barang Bukti perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Kwuangan Desa Rejodadi Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.760.663.506,00 (satu miliyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah)

Atas Perbuatan Tersangka, dipersangkakan melanggar Primair Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Taun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hari/Tanggal : Selas, 15 Oktober 2024

Waktu : 10.00 Wib s.d. selesai

Tempat : Kejaksaan Negeri Cilacap

15 Oktober 2024

KEJAKSAAN NEGERI CILACAP

Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Jepara untuk Proyek Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB di Kabupaten Jepara

Jepara, 6 November 2024 – Kejaksaan Negeri Jepara melaksanakan pendampingan hukum bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam rapat proyek rehabilitasi Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Kedung dan Kecamatan Jepara. Rapat tersebut berlangsung di Aula 2 Kantor DP3AP2KB dan dihadiri oleh Tim Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dari Kejari Jepara.

Pendampingan hukum ini diawali dengan pengecekan administrasi dan kelengkapan dokumen pekerjaan, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai spesifikasi dan regulasi yang berlaku. Tim pendamping dari Kejaksaan Negeri Jepara berkolaborasi dengan DP3AP2KB dalam memastikan akuntabilitas administrasi pelaksanaan proyek.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jepara, Sulistyo Utomo, menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. "Pendampingan ini adalah upaya preventif agar pelaksanaan proyek sesuai dengan spesifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin memastikan bahwa proyek berjalan lancar tanpa adanya penyimpangan,” ujarnya.

Pendampingan hukum ini juga mencerminkan komitmen Kejaksaan Negeri Jepara untuk mendukung program pembangunan daerah serta mendorong kualitas infrastruktur yang lebih baik di Kabupaten Jepara. Pendampingan hukum ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menjalankan proyek dengan kualitas yang tinggi, transparansi, dan kepatuhan hukum, serta bebas dari potensi masalah yang dapat menghambat tujuan pembangunan.

06 November 2024

KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

Kajari Jepara Hadiri Penandatanganan Kerja Sama Antara Bank Jateng dan Kejaksaan

Jepara, 21 Februari 2025 - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jepara, RA Dhini Ardhany, S.H., M.H., menghadiri agenda Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, serta antara PT Bank Pembangunan Daerah Cabang se-Jawa Tengah dengan Kejaksaan Negeri se-Jawa Tengah. Acara ini berlangsung di Aula Imam Bardjo, Lantai 4, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No. 14, Semarang Selatan, Kota Semarang.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Bank Jateng dan Kejaksaan dalam bidang hukum, khususnya dalam pendampingan serta penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan perbankan. Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kepatuhan hukum di sektor perbankan.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, perwakilan Kejaksaan Negeri se-Jawa Tengah, serta pimpinan dari Bank Jateng dan cabangnya di berbagai daerah. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan sinergi antara institusi penegak hukum dan sektor perbankan semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang bersih dan berintegritas.

21 Februari 2025

KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

Pendampingan Kejari Jepara Dalam Kegiatan Sita Eksekusi Harta Terpidana Kasus Pengelakan Cukai di Desa Geneng, Jepara

Jepara 20 November 2024 - Tim Pelacakan Aset dan Sita Eksekusi Kejaksaan Agung melaksanakan kegiatan sita eksekusi terhadap harta benda milik terpidana Dedi Irwansah alias Dedy Irvansyah bin Kemat di Desa Geneng, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum atas tindak pidana pengelakan pembayaran cukai yang dilakukan oleh terpidana.

Proses sita eksekusi dimulai pukul 13.00 WIB dengan dihadiri sekitar 20 orang, termasuk Jaksa Ahli Madya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Azwar, S.H., M.H., dan jajaran Kejaksaan Negeri Jepara, Kejaksaan Negeri Demak, serta perwakilan dari Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak perbankan.

Kegiatan dimulai dengan koordinasi antara tim pelacakan aset dengan sejumlah pihak terkait, seperti BPN Kabupaten Jepara, BRI Cabang Jepara, dan perangkat Desa Geneng. Pukul 13.30, petikan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Dmk dibacakan. Dalam putusan tersebut, terpidana dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp6.543.321.808,00, yang wajib dibayarkan dalam waktu satu bulan. Apabila denda tidak dibayar, maka harta terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi denda.

Tim melakukan penempelan stiker dan pemasangan plang tanda sita eksekusi pada aset berupa satu bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 01055 seluas 78 m² yang terletak di Desa Geneng. Kegiatan berakhir pukul 14.00 WIB dengan tim meninggalkan lokasi penyitaan.

Sita eksekusi ini merupakan langkah tegas Kejaksaan dalam menjalankan putusan pengadilan dan memastikan kewajiban keuangan terpidana dipenuhi demi pemulihan kerugian negara selain itu menunjukkan komitmen institusi dalam memberantas kejahatan ekonomi dan memastikan keadilan hukum berjalan dengan efektif.

20 November 2024

KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

Kejari Jepara dan BRI Jalin Koordinasi Kerja Sama di Bidang Hukum Perdata dan TUN

Jepara, 7 Februari 2025 – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara menggelar pertemuan koordinasi dengan Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jepara terkait rencana kerja sama di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kejari Jepara dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, Ibu R.A Dhini Ardhany, S.H., M.H., didampingi oleh Kasi Perdata dan TUN, Bapak Hengky Firmansyah, S.H., M.H.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai aspek kerja sama yang dapat dilakukan, khususnya dalam memberikan pendampingan hukum bagi BRI dalam lingkup perdata dan TUN. Kajari Jepara menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mendukung lembaga perbankan dalam aspek hukum, termasuk dalam penyelesaian permasalahan hukum perdata serta upaya mitigasi risiko hukum bagi BRI.

Pimpinan Cabang BRI Jepara, Bapak Fajar Baskoro, menyambut baik rencana kerja sama ini dan berharap sinergi antara Kejari Jepara dan BRI dapat memperkuat kepatuhan hukum serta perlindungan hukum dalam aktivitas perbankan.

Koordinasi ini menjadi langkah awal dalam membangun kerja sama yang lebih erat antara Kejari Jepara dan BRI, guna mewujudkan kepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi di sektor perbankan.

07 Februari 2025

KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

Kejari Jepara dan Kemenag Kab. Jepara Tandatangani MoU dan Gelar Penyuluhan Hukum bagi ASN

Jepara, 18 Februari 2025 - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jepara menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag Jepara. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kemenag Jepara ini juga disertai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejari Jepara dan Kemenag Jepara. Acara ini dihadiri oleh sekitar 70 peserta, terdiri dari pejabat Kemenag, kepala madrasah, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), pengawas, dan ASN lainnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, RA Dhini Ardhany, S.H., M.H., Kepala Kantor Kemenag Jepara, H. Ahsan Muhyiddin, S.E., M.M., Kasi Intelijen, Juniardi Windraswara, S.H., M.H., dan Kasi Datun, Hengki Firmansyah, S.H., M.H.

Acara diawali dengan pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kantor Kemenag Jepara, H. Ahsan Muhyiddin, S.E., M.M. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi ASN guna mencegah potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik dan produk hukum yang diterbitkan oleh Kemenag.

Kepala Kejari Jepara, RA Dhini Ardhany, S.H., M.H., dalam arahannya menyampaikan bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, termasuk pemberian bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. Beliau juga menegaskan bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh Kemenag harus sesuai dengan peraturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Selain itu, beliau turut memberikan dukungan terhadap pencanangan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang sedang diupayakan oleh Kemenag Jepara.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Kejari Jepara dan Kemenag Jepara. MoU ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam bidang bantuan hukum serta pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi di lingkungan Kemenag Jepara.

Selanjutnya, kegiatan penyuluhan hukum diisi dengan pemaparan dari Kasi Intelijen Kejari Jepara, Juniardi Windraswara, S.H., M.H., yang menjelaskan peran Intelijen Kejaksaan dalam mendukung penegakan hukum, mencegah tindak pidana korupsi, serta mengawasi berbagai aspek yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Beliau juga menjelaskan bentuk-bentuk korupsi yang perlu diwaspadai oleh ASN, seperti penyuapan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, Kasi Datun Kejari Jepara, Hengki Firmansyah, S.H., M.H., memberikan materi tentang tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan. Beliau menjelaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan pendampingan hukum bagi instansi pemerintah, baik dalam penyelesaian perkara perdata maupun tata usaha negara, melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab serta doa bersama. Selama berlangsungnya acara, kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan ASN di lingkungan Kemenag Jepara semakin memahami aspek hukum dalam menjalankan tugasnya dan dapat berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

18 Februari 2025

KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

Kejari Jepara dan BPJS Kesehatan Cabang Kudus Teken MoU Penanganan Masalah Hukum

Jepara, 27 Februari 2025 – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kudus resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Perjanjian Kerjasama dalam bidang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, R.A. Dhini Ardhany, S.H., M.H., dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus, dr. Heni Riswanti, M.H., serta disaksikan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN), dan jajaran BPJS Kesehatan Cabang Kudus.

Melalui kerja sama ini, Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam lingkup hukum perdata dan tata usaha negara. Tujuannya adalah untuk melindungi, memulihkan, dan menyelamatkan keuangan, kekayaan, serta aset BPJS Kesehatan dari potensi permasalahan hukum yang dapat terjadi.

Kajari Jepara menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung tugas BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan, setiap permasalahan hukum yang dihadapi BPJS Kesehatan dapat diselesaikan dengan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27 Februari 2025

KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

JPN Kejari Jepara Berikan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada BRI Jepara

Jepara, 27 Februari 2025 – Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum non litigasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch Office Jepara. Dalam kegiatan ini, JPN turut serta dalam proses negosiasi dengan para nasabah yang belum memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan piutang pinjaman kepada bank tersebut.

Bantuan hukum non litigasi ini bertujuan untuk mencari solusi penyelesaian secara persuasif antara pihak bank dan nasabah, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diselesaikan secara adil tanpa melalui jalur peradilan. Upaya ini juga merupakan bentuk peran serta Kejaksaan dalam mendukung pemulihan aset dan stabilitas keuangan perbankan, khususnya di wilayah Jepara.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari PT BRI (Persero) Tbk. Branch Office Jepara, yang menilai pendampingan hukum dari JPN sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan piutang secara lebih efektif dan mengedepankan pendekatan kekeluargaan. Kejari Jepara berharap, dengan adanya kerja sama ini, dapat tercipta kesadaran hukum di kalangan nasabah serta mendorong penyelesaian kewajiban mereka secara bertanggung jawab.

27 Februari 2025

KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

Kejaksaan Negeri Jepara Lakukan Pendampingan Hukum pada Disdikpora Jepara dalam Pemeriksaan Proyek Rehabilitasi Ruang Kelas Baru

Jepara, 29 Oktober 2024 – Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Jepara melaksanakan kegiatan pendampingan hukum kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara terkait pemeriksaan lapangan atas pekerjaan pembangunan RKB DAK TA 2024 di SMP Negeri 5 Jepara . Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Negeri Jepara dalam memastikan pelaksanaan proyek pembangunan berjalan sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendampingan hukum ini diawali dengan cek lokasi di beberapa titik pembangunan ruang kelas baru untuk menilai kualitas pekerjaan dan memastikan bahwa seluruh proses sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Tim pendamping dari Kejaksaan Negeri Jepara bersama jajaran Disdikpora melakukan pemeriksaan menyeluruh dan administrasi pelaksanaan proyek.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jepara, Bapak Sulistyo Utomo, menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan ruang kelas. “Kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan hukum dari Kejaksaan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan bebas dari potensi penyimpangan,” ujarnya.

Pendampingan hukum ini mencerminkan komitmen Kejaksaan Negeri Jepara dalam mendukung program pembangunan daerah serta mendorong peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan demi tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

29 Oktober 2024

KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Jepara untuk Proyek Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB di Kabupaten Jepara

Jepara, 6 November 2024 – Kejaksaan Negeri Jepara melaksanakan pendampingan hukum bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam rapat proyek rehabilitasi Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Kedung dan Kecamatan Jepara. Rapat tersebut berlangsung di Aula 2 Kantor DP3AP2KB dan dihadiri oleh Tim Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dari Kejari Jepara.

Pendampingan hukum ini diawali dengan pengecekan administrasi dan kelengkapan dokumen pekerjaan, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai spesifikasi dan regulasi yang berlaku. Tim pendamping dari Kejaksaan Negeri Jepara berkolaborasi dengan DP3AP2KB dalam memastikan akuntabilitas administrasi pelaksanaan proyek.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jepara, Sulistyo Utomo, menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. "Pendampingan ini adalah upaya preventif agar pelaksanaan proyek sesuai dengan spesifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin memastikan bahwa proyek berjalan lancar tanpa adanya penyimpangan,” ujarnya.

Pendampingan hukum ini juga mencerminkan komitmen Kejaksaan Negeri Jepara untuk mendukung program pembangunan daerah serta mendorong kualitas infrastruktur yang lebih baik di Kabupaten Jepara. Pendampingan hukum ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menjalankan proyek dengan kualitas yang tinggi, transparansi, dan kepatuhan hukum, serta bebas dari potensi masalah yang dapat menghambat tujuan pembangunan.

06 November 2024

KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

Pendampingan Hukum (Legal Assistance) Kejaksaan Negeri Jepara, Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 1 Guwosobokerto

Kamis, 7 November 2024, bertempat di SD Negeri 1 Guwosobokerto, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Tim Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dari Kejaksaan Negeri Jepara melaksanakan pendampingan hukum rehabilitasi ruang kelas SD Negeri 1 Guwosobokerto. Pendampingan ini dilakukan sebagai bagian dari peran Kejaksaan dalam memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta meminimalisasi potensi penyimpangan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jepara, yang menyampaikan bahwa pendampingan hukum bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas tersebut. “Dengan adanya pendampingan hukum ini, kami berharap seluruh proses dapat berjalan secara transparan, sesuai peraturan, dan bertanggung jawab. Ini juga sebagai upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.

Pendampingan hukum ini merupakan salah satu bentuk dukungan Kejaksaan Negeri Jepara untuk membantu pihak-pihak terkait dalam mengelola dana dan pelaksanaan proyek secara profesional, khususnya di bidang pendidikan. Selain memastikan akuntabilitas, pendampingan ini juga memberikan arahan agar proses rehabilitasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Program pendampingan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa.

07 November 2024

KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Jepara melaksanakan Kegiatan Closed Meeting (Pengakhiran) Pendampingan Hukum/Legal Assistance kepada DPUPR Jepara

Jepara 20 November 2024 - Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara resmi mengakhiri pendampingan hukum (Legal Assistance) terhadap proyek Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Desa Bategede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Kegiatan closed meeting ini menandai penyelesaian 100% proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jepara.

Hadir dalam kegitan tersebut Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jepara Sulistyo Utomo, Kabid Cipta Karya DPUPR Jepara Hanif Kurniawan dan Pelaksana Kegiatan atau Penyedia Jasa.

Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai kontrak sebesar Rp 806.795.000 ini bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat Desa Bategede. Proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kejari Jepara meliputi pemberian arahan hukum, konsultasi terkait peraturan, serta mitigasi potensi permasalahan hukum selama pelaksanaan proyek.

Kegiatan ini menjadi salah satu bukti nyata sinergi antara Kejaksaan dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berlandaskan hukum dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

20 November 2024

KEJAKSAAN NEGERI JEPARA