Penagihan Tunggakan Kredit Pinjaman oleh PT. BPR BKK Blora (Perseroda)

Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 pukul 09.00 wib s/d selesai di Ruang Area Publik Kejaksaan Negeri Blora Jl. Ahmad Yani No.22 Blora telah dilaksanakan kegiatan Penagihan Tunggakan Kredit Pinjaman oleh PT. BPR BKK Blora (Perseroda) yang di dampingi Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Blora berdasarkan MoU dan SKK kepada wajib pajak

02 Februari 2023

KEJAKSAAN NEGERI BLORA

Pendampingan Hukum ( Legal Asisstance ) Proyek Open Access RU PT. Kilang Pertamina Internasional (Persero) Refinery Unit VII Kasim ( persero ) ( Pemilik ) dan Konsorsium PT. Hutama Karya – PT. Gerbang Sarana Baja ( Kontraktor ) sebagaimana Kontrak Lump Su

Pendampingan sejak 18 Februari 2021 berdasarkan Print-256/R.2.11/Gph.1/02/2021, Pendapat Hukum JPN tanpa permintaan yaitu : 

Pekerjaan tiang pancang sebagai pekerjaan yang bersifat Unforeseen, pada pekerjaan Area Tangki dimana terdapat perubahan signifikan dari kebutuhan 928 titik menjadi 1440 titik, maka perhitungan kebutuhan tiang pancang tersebut didasarkan atas Kajian Teknis yang benar benar tepat dari pihak ketiga yang independent, agar diperoleh jumlah kebutuhan tiang pancang yang tepat, sepanjang tetap mempergunakan harga yang tercantum dalam lampiran E dan G Kontrak EPC. 

Pelaksana :

I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH, I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH, SARAH EMILIA C. BUKORSYOM, SH.

Dukungan Terhadap 7 (tujuh) Prioritas Nasional :

Bahwa untuk mengamankan ketersediaan crude sebagai bahan baku untuk mendukung pengoperasian RU VII Kasim, dan dalam rangka menjaga keberlangsungan eksistensi kilang RU VII Kasim sebagai Agen pembangunan Kawasan Timur Indonesia

07 Februari 2023

KEJAKSAAN NEGERI SORONG

Pendampingan terhadap Dispora Kota Sorong dalam proyek Pembangunan Stadion Bewela Kota Sorong tahap I s/d IV

Bahwa telah dilaksanakan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) kota Sorong secara elektronik yang mana diperoleh pemenang penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) yaitu Andika Surya Engginering ( selanjutnya disebut PT ASE ). 

Menindaklanjuti Hasil Temuan BPK pada proyek Tahap I dan II maka secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administrative berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administrative juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern. 

Pelaksana :

I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH, KHUSNUL FUAD,SH, I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH, SARAH EMILIA C. BUKORSYOM, SH.

31 Januari 2023

KEJAKSAAN NEGERI SORONG

Pendampingan Hukum Pengadaan Badan Usaha Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Wilayah Kota Tangerang (Zona 2 dan Zona 3)

Telah dilaksanakan rapat oleh Kasi Datun dan JPN bersama tim dari Perumda Tirta Benteng dengan agenda Pembahasan Dokumen Permintaan Proposal (RFP) Pengadaan Badan Usaha Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Wilayah Kota Tangerang (Zona 2 dan Zona 3) bertempat di Ruang Rapat Kajari, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

13 September 2023

KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG

Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Hukum dengan RSUD Majenang

Kejaksaan Negeri Cilacap Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Cilacap melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan Pendampingan hukum pada RSUD Majenang.

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024

Waktu           : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat         : RSUD Majenang 

10 September 2024

KEJAKSAAN NEGERI CILACAP

Pemaparan Permohonan Pendampingan Hukum terkait Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas PSDA Kabupaten Cilacap TA.2024

Kejaksaan Negeri Cilacap sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Kejaksaan Negeri Cilacap dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Irfan Jaya, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap selaku Jaksa Pengacara Negara) Kepala Seksi Perdata dan TUN serta Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cilacap menghadiri Pemaparan Permohonan Pendampingan Hukum terkait Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas PSDA Kabupaten Cilacap TA.2024 

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024

Waktu           : 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat         : Ruang Rapat Dinas PSDA Kabupaten Cilacap

10 Oktober 2024

KEJAKSAAN NEGERI CILACAP

Pemaparan Permohonan Bantuan Hukum terkait Penanganan Debitur Macet / Bermasalah pada PT. BPR BKK CILACAP (Perseroda)

Kejaksaan Negeri Cilacap Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Kejaksaan Negeri Cilacap dengan PT. BPR BKK Cilacap ((Perseroda), DR.Muhammad Irfan Jaya, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap selaku Jaksa Pengacara Negara) Kepala Seksi Perdata dan TUN Serta Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cilacap menghadiri Pemaparan Permohonan Bnatuan Hukum terkait penyelesaian permasalah Debitur Macet / Bermasalah pada PT. BPR.BKK Cilacap (Perseroda).

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2024

Waktu           : 11.00 WIB s.d. selesai

Tempat         : Aula PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda)

15 Oktober 2024

KEJAKSAAN NEGERI CILACAP

TAHAP II PERKARA TIPIKOR PADA BPD JATENG CABANG CILACAP DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PROYEK PADA PT. ALFENDO, PT KARYA MITRA TARUNA DAN PT. PUTRA BHAKTI UTAMA TAHUN 2017 sampai dengan 2019

Kejaksaan Negeri Cilacap telah dilaksanakan penyerahan serta pemeriksaan Tersangka dan Barang Bukti perkara Tindak Pidana Korupsi pada BPD Jateng Cabang Cilacap dalam Pemberian Fasilitas Kredit Proyek pada PT. Alfendo, PT. Karya Mitra Taruna dan PT. Putra Bhakti Utama Tahun 2017 sampai dengan 2019 yang telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 22.823.905.319,00 (dua puluh dua miliyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah)

Atas Perbuatan Tersangka, dipersangkakan melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 91) kesatu KUHP Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2024

Waktu : 09.00 Wib s.d. selesai

Tempat : Kejaksaan Negeri Cilacap

15 Oktober 2024

KEJAKSAAN NEGERI CILACAP

TAHAP II PERKARA TIPIKOR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA REJODADI T.A 2020 sampai dengan 2022

Kejaksaan Negeri Cilacap telah dilaksanakan penyerahan serta pemeriksaan Tersangka dan Barang Bukti perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Kwuangan Desa Rejodadi Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.760.663.506,00 (satu miliyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah)

Atas Perbuatan Tersangka, dipersangkakan melanggar Primair Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Taun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hari/Tanggal : Selas, 15 Oktober 2024

Waktu : 10.00 Wib s.d. selesai

Tempat : Kejaksaan Negeri Cilacap

15 Oktober 2024

KEJAKSAAN NEGERI CILACAP