Gegara Hal Ini, Kabupaten Blora Kekurangan Guru hampir Seribu Orang, Begini Langkah Pemkab

Kabupaten Blora kekurangan hampir 1.000 guru. Mulai dari jenjang SD sampai SMP. Sebab, saat ini sekolah-sekolah tak boleh merekrut guru honorer. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Blora Sunaryo menyebut, angka pasti kekurangan guru itu mencapai 902 guru. Langkah untuk mengatasi kekurangan ini, dinas menerapkan berbagai cara. ”Sejak Maret sesuai SE (Surat Edaran) Bupati memang tak boleh ada honorer. Tetapi di lapangan masih dibutuhkan. Perhitungan kami kurang 902 guru. Dari SD sampai SMP," katanya. Ia menyebut, sesuai regulasi memang yang diperbolehkan hanya ada dua jenis pegawai, ASN dan PPPK. Dengan begitu, tak boleh ada tenaga honorer. ”Ke depan seperti apa kan cara pemenuhan kekurangan guru belum tahu. Cuma kami lakukan penataan dengan redistribusi guru. Sekolah yang gurunya lebih kami geser," jelasnya.

Selain itu, solusi lain, Disdik memberdayakan guru yang ada. Andai ada guru yang tugas awalnya bertugas di perpustakaan dan laboratorium, dioptimalkan dengan menjadi guru kelas juga. Solusi ketiga, juga ada wacana menambah guru dengan gaji dipenuhi dari dana komite. ”Jadi, kami mencoba berkoordinasi dengan dasar Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Bahwa memungkinkan sumbangan itu, untuk digunakan sebagai operasional sekolah. Misalnya membayar guru rekrutan," bebernya.

Untuk solusi ketiga itu, pihaknya sedang menggodog bersama berbagai stakeholder. Apakah dari Permen bisa ditindaklanjuti dengan Perbup atau regulasi lain. ”Kalau dari Dirjen Keuangan, APBD jelas nggak bisa untuk membiayai kebutuhan guru di luar ASN dan PPPK. Nah, skema sumbangan itu yang memungkinkan. Guru dibiayai dari komite," terangnya. Ia mengaku terus membahas kemungkinan-kemungkinan itu, bersama Komisi D DPRD Blora, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), dan pihak-pihak terkait. ”Andai memungkinkan, sumbangan yang jadi dana komite itu bisa dari CSR atau orang tua siswa," imbuhnya.