Imbas Larangan Rekrut Honorer, SD-SMP Seantero Blora Kekurangan 902 Guru

Kabupaten Blora kekurangan 902 guru jenjang SD dan SMP. Kondisi tersebut dampak dari tidak diperbolehkannya perekrutan guru honorer, hanya ada guru berstatus PPPK dan PNS. Guna mengurai problematika tersebut, pemkab menyiapkan beberapa skema, salah satunya rencana pembiayaan guru melalui komite sekolah. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Blora Sunaryo menyampaikan, dari data dihimpun, saat ini sekolah naungan pemkab dari jenjang SD dan SMP kekurangan 902 guru. Karena, kebijakan dari pemerintah pusat guru honorer ditiadakan. ’’Kekurangan guru 902, pemenuhannya dari mana, kami belum tahu. Karena seluruh honorer diralat,” ungkapnya. Saat ini, guru yang diakui di satuan pendidikan hanyalah guru berstatus PPPK dan PNS.

Sementara, nasib guru honorer sebelum larangan diterapkan masih menjadi dilema di dunia pendidikan. Sekolah dilarang mengangkat guru honorer, sementara kondisi di lapangan berbeda. ’’Saat ini, opsinya ada dua, PPPK dan PNS. Selanjutnya, (honorer) menjadi seperti apa kami belum tahu. Sementara, di lapangan hitungan kami rencana kebutuhan kami kurang jumlah tersebut,” jelas dia. Sunaryo mengaku, pemkab masih mengupayakan agar kekurangan guru tersebut dapat terisi, seperti distribusi guru dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang masih kurang. Kedua, memberikan jam kepada tenaga guru yang menjadi penjaga perpustakaan untuk ditambah jam mengajar.

Selain itu, mengajukan perekrutan PPPK tahun ini lebih banyak. Selain skema tersebut, pemkab juga mewacanakan penambalan kekurangan guru itu dipenuhi dari skema pembiayaan dana komite sekolah. Sebab, pemkab tidak diperkenankan menyuntik dari APBD. Namun, rencana tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan. ’’Ini sedang kami atur regulasinya bagaimana, pakai perbup atau surat edaran biasa,” katanya. Menurutnya, rencana tersebut bisa dilakukan berdasar Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Di dalam aturan tersebut terdapat sumbangan untuk biaya satuan pendidikan, termasuk di dalamnya biaya operasional. Menurutnya, bisa digunakan untuk biaya guru.

Sunaryo menegaskan, pihaknya berencana mengundang seluruh stakeholder pendidikan, termasuk dewan pendidikan, komisi D DPRD, bagian hukum, BPPKAD, dan TP2D. ’’Ini masih berproses terus, Sebenarnya, sebelum Ramadan sudah dibahas, setelah ini akan kami bahas lagi,” katanya. Ia menambahkan, di permendikbud tersebut, mekanisme yang diatur yakni pertama ada proposal dari sekolah mengetahui komite, sumbangan dana ditampung di rekening bersama, dibuka oleh sekolah dan komite. Termasuk yang membelanjakan dan mencari. ’’Sumbangan itu bisa bersumber dari CSR (corporate social responsibility) atau orang tua,” tambah dia.