BPPKAD Blora: Angsuran Fleksibel Jadi Kriteria Pinjaman Daerah

Rencana pinjaman daerah masih belum rampung. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora sedang membuat surat penawaran untuk diajukan kepada pihak bank maupun non-bank. Sejumlah kriteria disiapkan, seperti halnya pembayaran angsuran bisa fleksibel hingga bunga pinjaman yang tidak terlalu tinggi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora Bowo Dwi Raharja mengungkapkan, pihaknya belum mengajukan penawaran kepada pihak bank maupun non-bank.

Sehingga, belum bisa dilakukan beauty contest dari masing-masing pihak kreditur. ’’Belum ditentukan, saat ini kami sednag proses pembuatan surat penwaran kepada bank atau non-bank,” ucapnya.

Bowo mengungkapkan, beberapa surat penawaran tersebut nantinya akan ditujukan kepada beberapa pihak seperti Bank Jateng, PT SMI (non-bank), Bank Jabar, BRI, BNI, dan beberapa pihak yang dimungkinkan bisa menjadi mitra bagi pemkab.

’’Belum sampai beauty contest, kami menawarkan nanti menunggu mereka membalas penawaran,” ungkapnya. Di antanya terkait kriteria, pihaknya menegaskan masih dalam proses penyusunan. Ada beberapa poin kriteria yang menjadi acuan salah satunya skema pembiayaan bisa fleksibel.

Hal tersebut penting, sebab biasanya pemkab mempunyai uang dari hasil PAD terkumpul di akhir tahun. ’’Kalau punya uang bisa bayar, semampu kami. Yang terpenting tahun ketiga lunas,” terang dia.

Selain itu, minimum bunga angsuran juga menjadi pertimbangan. Tentu pemkab ingin pijaman daerah yang dilakukan tidak begitu membebani. ’’Tentunya yang paling ringan bagi pemkab,” tambahnya.

Ia menagatakan, kriteria yang telah disusun tersebut kemudian diajukan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). ’’Akan dikaji KJPP menentukan peringkat poin kriteria satu, dua, tiga,” jelas dia.

Pihaknya mengatakan, realisasi pinjaman daerah diperkirakan masih lama, butuh menunggu pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerag (RPJMD). Diperkirakan paling cepat terlaksana pada pertengahan tahun ini.

’’Ini mungkin tetap menunggu RPJMD, semoga pertengahan tahun ini,” katanya. Menurunya, jika nanti realisasinya di akhir tahun, pihaknya bakal kalang kabut. Sebab, perlu mengelola anggaran banyak, sedangkan dikejar waktu mepet.

’’Kalau nanti di akhir tahun anggaran segitu banyak untuk menyelesaikannya tidak begitu mudah, butuh waktu untuk menyelesaikan,” ungkap dia.