Di Tengah Efisiensi, BPPKAD Blora Beli Dua Mobil Baru, Ini Penjelasannya!

Di tengah kebijakan penghematan anggaran yang memotong 50% biaya perjalanan dinas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora justru mendatangkan dua unit mobil dinas baru.

Pembelian ini menuai sorotan, terutama karena dilakukan di tengah upaya efisiensi yang digaungkan pemerintah.

Dua Unit Mobil Baru untuk BPPKAD

Berdasarkan informasi yang tertera di laman Sistem Informasi Rencana Umum (Sirup) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), BPPKAD Blora menganggarkan Rp620 juta untuk pembelian dua unit mobil dinas.

Kedua mobil tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung operasional sehari-hari BPPKAD.

Bawa Dwi Raharja, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPKAD Blora, membenarkan pembelian tersebut.

Menurutnya, pengadaan mobil ini tidak melanggar kebijakan efisiensi karena dilakukan pada awal tahun 2025, sebelum terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran.

"Pembelian ini dilakukan di awal tahun, sebelum ada kebijakan efisiensi. Jadi, tidak terkena pemotongan anggaran," jelas Bawa.

Ia menambahkan bahwa kedua mobil yang dibeli adalah Toyota Avanza, yang akan digunakan untuk mendukung kinerja BPPKAD.

Efisiensi Anggaran: Fokus pada Perjalanan Dinas

Bawa menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan di seluruh OPD di Blora lebih difokuskan pada pengurangan biaya perjalanan dinas.

"Perjalanan dinas di setiap OPD dipotong hingga 50%. Ini berlaku untuk semua perangkat daerah," ujarnya.

Selain itu, efisiensi juga berdampak pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang mengalami pemotongan sebesar Rp65 miliar.

Pemotongan ini memaksa Pemkab Blora untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang terdampak, termasuk pengurangan anggaran untuk FGD, seminar, pengadaan ATK, dan pencetakan dokumen.

"Kami harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing OPD. Beberapa kegiatan yang tidak mendesak terpaksa dikurangi atau ditunda," tambah Bawa.
Respons Masyarakat

Pembelian dua unit mobil dinas di tengah kebijakan penghematan menuai beragam tanggapan dari masyarakat.

Sebagian menilai langkah ini kontradiktif dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah.

"Kalau sedang ada penghematan, seharusnya pembelian barang-barang mewah seperti mobil dinas ditunda dulu," ujar seorang warga Blora.

Namun, ada juga yang memahami bahwa pembelian mobil tersebut mungkin sudah direncanakan jauh sebelumnya.

"Jika memang sudah direncanakan sejak awal tahun dan tidak melanggar aturan, mungkin tidak masalah.

Tapi, transparansi dalam penggunaan anggaran tetap harus dijaga," komentar warga lainnya.

Transparansi dan Akuntabilitas

Bawa menegaskan bahwa pembelian mobil dinas tersebut dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Semua proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme yang benar dan tercatat di Sirup. Kami tidak ingin ada kesan bahwa ini adalah pemborosan," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja di BPPKAD.

"Dengan adanya mobil ini, kami bisa lebih optimal dalam menjalankan tugas-tugas operasional," tambahnya.

Kesimpulan

Pembelian dua unit mobil dinas oleh BPPKAD Blora di tengah kebijakan efisiensi anggaran memang menimbulkan pro dan kontra.

Namun, jika dilihat dari sisi perencanaan dan transparansi, langkah ini sepertinya telah melalui proses yang sesuai dengan aturan.

Yang terpenting, penggunaan mobil tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung.