Kisah Sedih Honorer di Blora yang Terancam Pensium sebelum Dilantik Jadi PPPK, Padahal Sudah Mengabdi 29 Tahu

Rasa kecewa dirasakan dua calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kelurahan Tambahrejo, Kecamatan Blora Kota. Keduanya terancam pensiun sebelum dilantik menjadi PPPK.

Harapan untuk mendapat gaji layak sesuai aturan negara pun terancam pupus, usai pemerintah menetapkan kebijakan penundaan pengangkatan PPPK pada Maret mendatang.

Diketahui, sesuai rencana awal, PPPK dan aparatur sipil negara (ASN) dilantik pada 1 Maret 2025. Namun, kebijakan baru menunda pengangkatan PPPK pada Maret 2026 dan ASN pada 1 Oktober 2025.

Sodikun dan Sarobi, dua pegawai honorer di Kelurahan Tambahrejo, Blora Kota, hanya bisa pasrah meratapi nasib.

Keduanya mengaku kecewa adanya penundaan pelantikan PPPK itu. Dia tidak mengetahui alasan pemerintah menunda hingga tahun depan.

Sodikun mengaku sudah mengabdi menjadi tenaga honorer di Kantor Kelurahan Tambahrejo selama 29 tahun. Di usianya yang menginjak kepala lima. Sebentar lagi memasuki masa pensiun.

”Saya kerja dari 1996 sampai sekarang nonstop tidak pernah absen. Kami kerja pagi sampai sore. Harusnya pemerintah memperhatikan pegawai honorer seperti kami ini. Saya di kantor kelurahan sudah 29 tahun," ucapnya.

la berharap, pemerintah merevisi kebijakan tersebut dan segera melakukan pengangkatan bagi seluruh calon PPPK dan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

”Penundaan ini kurang pas. Saya mohon pemerintah merevisi ulang. Awalnya pelantikan Maret 2025, malah diundur sampai Maret 2026. Kejauhan. Seharusnya mengundur nggak usah jauh-jauh. Harapannya bisa dilanjutkan secepat mungkin,” ujarnya.

Selain Sodikun, Sarobi yang juga bekerja sebagai honorer di Kelurahan Tambahrejo hanya bisa berharap ada jalan terbaik untuk nasibnya. Meski hanya merasakan singkat menjadi PPPK, mereka berharap agar segera dilantik.

”Sebetulnya Undang-Undang dulu Menpan-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi) itu, 1 Maret 2025 sudah dilantik, tapi nggak tahu sekarang ada penundaan dari Kemenpan-RB," ujarnya.

Menurutnya, langkah pemerintah pusat memberatkan bagi para honorer yang sudah terlalu berharap lebih dari pemerintah.

”Berat bagi honorer karena udah ada utang untuk bank dan lain-lain. Sudah ada janji pelantikan PPPK Maret 2025, tapi kok udah ditunda? Jelas memberatkan bagi honorer," imbuhnya.