Nasib Honorer Kelurahan Tambahrejo Terancam Pensiun, Pelantikan PPPK Ditunda hingga 2026!

Rasa kecewa mendalam dirasakan oleh Sodikun dan Sarobi, dua tenaga honorer di Kelurahan Tambahrejo, Kecamatan Blora.

Keduanya terancam pensiun tanpa sempat merasakan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah pemerintah menunda pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga Maret 2026.

Padahal, sebelumnya dijanjikan pelantikan akan dilakukan pada 1 Maret 2025.

Penundaan ini membuat harapan mereka untuk mendapatkan gaji layak dan kepastian karir pupus.

Sodikun, yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer di Kantor Kelurahan Tambahrejo selama 29 tahun, mengungkapkan kekecewaannya.

“Saya sudah bekerja dari tahun 1996 sampai sekarang tanpa pernah absen.

Kami bekerja pagi sampai sore, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kami,” ujarnya.

Di usianya yang menginjak 50 tahun, Sodikun hanya memiliki sisa empat tahun sebelum memasuki masa pensiun.

“Saya mohon pemerintah merevisi kebijakan ini. Penundaan sampai 2026 terlalu lama. Seharusnya tidak perlu sampai setahun,” tambahnya.

Nasib Sarobi yang Sama Terpuruk

Nasib serupa dialami oleh Sarobi, rekan Sodikun yang juga bekerja sebagai tenaga honorer di kelurahan yang sama.

Ia mengaku sudah mendengar kabar tentang penundaan pelantikan PPPK hingga Oktober 2026.

“Sebenarnya menurut Undang-Undang, pelantikan seharusnya dilakukan pada 1 Maret 2025. Tapi sekarang ditunda hingga 2026. Ini sangat memberatkan bagi kami,” ujar Sarobi.

Sarobi menambahkan bahwa banyak tenaga honorer yang sudah berharap besar pada janji pelantikan tersebut.

“Kami sudah berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan harapan akan segera dilantik. Tapi sekarang janji itu ditunda. Ini sangat tidak adil,” tegasnya.

Kebijakan Penundaan yang Menyakitkan

Kebijakan penundaan pelantikan PPPK ini dinilai sangat menyakitkan bagi tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.

Sodikun dan Sarobi hanyalah dua dari ribuan tenaga honorer di Indonesia yang terancam pensiun tanpa pernah merasakan status sebagai ASN.

Padahal, mereka telah memberikan kontribusi besar dalam pelayanan publik.

Data Penunjang

Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), program PPPK dirancang untuk memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Namun, keterbatasan anggaran dan proses birokrasi yang rumit seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Tahun lalu, sekitar 1,2 juta tenaga honorer terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun hanya sebagian kecil yang berhasil lolos seleksi PPPK.

Harapan untuk Revisi Kebijakan

Sodikun dan Sarobi berharap pemerintah segera merevisi kebijakan penundaan tersebut.

“Kami hanya ingin diperlakukan adil. Sudah puluhan tahun mengabdi, tapi nasib kami masih tidak pasti,” ujar Sodikun.

Mereka berharap pelantikan PPPK bisa dilakukan secepatnya, sebelum masa pensiun mereka tiba.

Dukungan dari Masyarakat

Masyarakat Kelurahan Tambahrejo juga menyayangkan kebijakan penundaan ini. “Mereka (Sodikun dan Sarobi) sudah bekerja dengan baik selama puluhan tahun.

Pemerintah seharusnya lebih menghargai pengabdian mereka,” ujar salah seorang warga.

Dengan penundaan ini, nasib ribuan tenaga honorer seperti Sodikun dan Sarobi masih menjadi tanda tanya besar.

Semoga pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi.