Admin
12 Maret 2025
KEJAKSAAN NEGERI BLORA
Efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat berdampak pada sektor pelatihan tenaga kerja di Blora. Sebanyak 128 kuota pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) harus berhenti. Jumlah tersebut tersebar di delapan bidang pelatihan kerja. Tersisa 48 kuota di tiga bidang pelatihan kerja.
Pemkab Blora maksimalkan kerja sama pelatihan pihak non pemerintah. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Dinperinaker) Blora Endro Budi Darmawan mengungkapkan, sebelum ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, pemkab mendapat bantuan pelatihan kerja di sebelas program pelatihan.
Namun, setelah kebijakan diterapkan tersisa tiga program di BLK. ’’Sebelumnya, sebelas program pelatihan kerja ditargetkan sebanyak 176 peserta,” jelasnya. Endro melanjutkan, delapan program yang dihentikan yakni pelatihan batik, pembuatan roti dan kue (tata boga), desain grafis jatah dua kali, servis sepeda motor, las, menjahit, dan tata rias pengantin.
’Setiap satu program memiliki jatah 16 peserta, Sehingga, total jatah yang dihentikan sebanyak 128 kuota peserta," tambahnya.
Endro mengatakan, sementara tiga program yang bersumber dari APBN tidak terpangkas karena sudah telah terlaksana yakni tata boga, menjahit, dan tata rias salon. ’’Untuk saat ini kami baru dapat melatih 48 peserta,” katanya.
Kendati demikian, pemkab masih mempunyai kerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas Cepu untuk tahun 2025. Tahun ini mendapat jatah pendidikan dan pelatihan (diklat) sebanyak 95 peserta.