Waduh Parah! Data BPPKAD Blora 2018-2024 Dijual Rp2,1 Miliar di Forum Gelap

Badan Pendapatan, Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPPKAD) Blora diduga menjadi kebocoran data.

Sejumlah data pemerintah, mulai dari data keuangan, administrasi hingga data privasi diretas dan diminta tebusan sebanyak Rp 2,1 miliar.

Dugaan peretasan tersebut diungkap oleh akun yang rutin mempublikasikan bocoran-bocoran data, @FalconFeedsio.

Ia mengunggah narasi soal peretasan data sebanyak 82 GB serta tangkapan layar dari sekelompok hacker.

Unggahan ini menyebut data-data BPPKAD Kabupaten Blora periode 2018 hingga 2024 yang didapatkan dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD) tersebut dituntut dengan permintaan tebusan seharga 1,5 BTC sekitar $150.000 atau sekitar Rp 2,1 miliar dengan batas waktu tebusan 2 Januari 2025.

“bppkad.blora.go.id telah menjadi korban ransomware HELLCAT. Kelompok tersebut mengklaim telah memperoleh 82 GB data organisasi,” tulis akun FalconFeeds.io

Unggahan dalam akun FalconFeeds.io itu berbahasa Inggris.

Namun, beberapa istilah masih memakai kata-kata lokal contohnya sistem, informasi, pengelolaan, keuangan, daerah dan Blora.

Dalam unggahan lainnya di gbhackers.com dengan memakai bahasa Inggris.

Dalam tulisan tersebut juga mengunggah bahwa peretas berhasil mengungkap data keuangan, administrasi, dan pribadi yang sensitif, sehingga menimbulkan masalah keamanan dan privasi yang serius.

“Para peretas dilaporkan telah menyusup dan mengambil data sensitif sebanyak 82 GB dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) milik pemerintah Indonesia. Sistem ini dioperasikan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora,” dikutip dari website tersebut.

Website tersebut juga menyertakan tangkapan layar yang berisikan data atas nama Susi Widyorini yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris BPPKAD beserta Nomor Induk Pegawai (NIP) dan data pribadi lainnya.

Wartawan Jawa Pos Radar Kudus telah meminta keterangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Blora terkait dugaan kebocoran data.

Kepala Dinkominfo Pratikto Nugroho menanggapi kejadian yang terjadi desember lalu sudah ditangani oleh tim dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
“Mungkin ada banyak teknologi dan informasi yang diperjualbelikan, namun untuk blora kami lebih mengedapankan untuk sinergi dengan BSSN sebagai instansi yang berkompenten,” ucapnya. 

Saat ditanya terkait adanya website BPPKAD Blora yang dijual di pasar gelap dan dimintai tebusan sekitar Rp 2 miliar.

Ia tidak mengetahui dan memilih untuk tidak merespon serangan hacker tersebut.

“Yang pasti atas saran, pertimbangan dan temuan dari BSSN. Kami sudah mengambil langkah strategis tapi maaf, bukan untuk konsumsi publik,” ujarnya.