Relaksasi Tarif Retribusi Pasar Kabupaten Blora Bakal Dihentikan: Beberapa Pedagang Layangkan Keberatan, Dindagkop UKM Akan Lakukan Audiensi

Radar Bojonegoro - Relaksasi pembayaran retribusi pedagang pasar rencana bakal dihentikan. Tarif akan disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang kenaikan tarif retribusi. Hal itu memicu lagi keberatan para pedagang pasar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora masih lakukan audiensi dengan pedagang. Kepala Bidang (Kabid) Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Blora Margo Yuwono membenarkan, bahwa kebijakan relaksasi retribusi yang diterapkan pemkab dalam setahun lalu bakal dihentikan.

Namun, belum ada kepastian. Karena ada beberapa pedagang yang keberatan. ’’Ada beberapa pasar kirim ke kami surat keberatan, ini sudah mulai pembahasan apakah dilakukan relaksasi lagi atau tidak,” ungkapnya.

Pihaknya menegaskan, penghentian relaksaksi akan didiskusikan terlebih dahulu dengan para paguyuban pedagang di sejumlah pasar daerah. Pihaknya tidak ingin mengambil kebijakan sepihak. ’’Harus diskusikan semua pihak menyangkut keputusan bersama,” terangnya.

Margo menerangkan, beberapa hasil survei yang dilakukan, pedagang akan menerima kenaikan tarif, tapi harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan bagi pedagang pasar. Seperti halnya, perbaikan sarana pasar yang bocor, pengelolaan sampah.

’’Pedagang merasa yang dibayarkan terlalu besar, sehingga keberatan. Kalau ada peningkatan pelayanan, pedagang rerata tidak keberatan,” kata dia. Ditanya terkait retribusi pasar yang kembali untuk perbaikan sarana pasar, pihaknya mengklaim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sudah ada peningkatan tahun ini.

Namun, persentasenya belum bisa dipastikan. ’’Sudah ada peningkatan yang kembali ke pasar sudah ada peningkatan,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Pemkab Blora telah menerapkan kebijakan relaksasi retribusi sekitar 58 persen kepada para pedagang selama satu tahun. Kebijakan tersebut diambil lantaran banyak pedagang yang merasa keberatan. Karena di tahun tersebut Pasar Ngawen terbakar.

Dan, pendapatan pedagang dirasa kurang. Tahun ini, kenaikan tarif yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2023 itu akan dirasakan oleh pedagang. Sekretaris Paguyuban Pedagang Pasar Induk Cepu, Repto mengatakan rencana kenaikan tarif sewa masih dibahas bersama pedagang. Pihaknya tentu keberatan dengan kenaikan tarif yang dirasa memberatkan pedagang.