Pedagang Pasar Blora Keberatan, Relaksasi Retribusi Bakal Dihentikan, Khawatirkan Dampaknya!

Para pedagang pasar di Blora menghadapi kebijakan baru yang berpotensi menambah beban usaha mereka.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berencana menghentikan relaksasi tarif retribusi yang telah diberlakukan selama satu tahun terakhir.

Tarif akan kembali disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan kenaikan retribusi pasar.

Kebijakan ini menimbulkan gelombang keberatan di kalangan pedagang, terutama mereka yang masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi pasca-pandemi dan insiden kebakaran di Pasar Ngawen beberapa waktu lama

Pemkab Blora Masih Bahas dengan Pedagang

Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Blora, Margo Yuwono, mengonfirmasi bahwa kebijakan relaksasi retribusi memang sedang dievaluasi.

Namun, keputusan final belum diambil karena masih ada suara penolakan dari para pedagang di berbagai pasar daerah.

"Kami menerima beberapa surat keberatan dari pedagang pasar yang meminta agar relaksasi tetap diperpanjang. Ini masih dalam tahap pembahasan apakah akan dilanjutkan atau tidak," ujar Margo.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar diskusi bersama paguyuban pedagang sebelum mengambil keputusan.

Pemkab tidak ingin bertindak sepihak dalam menetapkan kebijakan yang berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat.

"Kami ingin keputusan ini benar-benar dibahas bersama agar bisa diterima oleh semua pihak," tambahnya.

Pedagang Minta Kenaikan Retribusi Diimbangi Perbaikan Pasar

Berdasarkan survei yang dilakukan Pemkab Blora, mayoritas pedagang menyatakan bahwa mereka bisa menerima kenaikan tarif retribusi dengan syarat adanya peningkatan fasilitas dan layanan di pasar.

"Pedagang tidak akan keberatan jika kenaikan tarif diimbangi dengan perbaikan sarana dan fasilitas pasar, seperti atap yang bocor dan pengelolaan sampah yang lebih baik," kata Margo.

Namun, di sisi lain, banyak pedagang yang tetap menolak kenaikan tarif karena merasa beban usaha mereka semakin berat.

Sekretaris Paguyuban Pedagang Pasar Induk Cepu, Repto, mengungkapkan bahwa rencana kenaikan retribusi masih menjadi perdebatan di kalangan pedagang.

Menurutnya, saat ini kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih, dan kebijakan ini justru bisa membuat pedagang semakin kesulitan.

"Kami keberatan dengan kenaikan tarif ini. Pendapatan pedagang belum stabil, apalagi setelah musibah kebakaran di Pasar Ngawen tahun lalu," tegasnya.

Dampak Kenaikan Retribusi terhadap Pedagang

Sebelumnya, Pemkab Blora telah menerapkan relaksasi retribusi sebesar 58 persen selama setahun penuh untuk membantu pedagang menghadapi tekanan ekonomi.

Namun, dengan penghentian kebijakan ini, pedagang harus bersiap menghadapi tarif penuh sesuai ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2023.

Bagi pedagang kecil, kenaikan retribusi ini bisa berdampak signifikan terhadap omzet mereka.

Selain harus membayar sewa kios yang lebih tinggi, mereka juga masih menghadapi tantangan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Menurut Margo, retribusi yang dikumpulkan sejatinya digunakan untuk meningkatkan fasilitas pasar.

Namun, hingga kini, sebagian pedagang merasa manfaat dari kenaikan tersebut belum terlalu dirasakan.

"Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, alokasi dana untuk perbaikan pasar sudah meningkat. Namun, angkanya belum bisa kami pastikan," ujarnya.

Menunggu Keputusan Final

Saat ini, keputusan mengenai penghentian relaksasi retribusi masih dalam tahap pembahasan.

Pemkab Blora berjanji akan mempertimbangkan semua masukan dari pedagang sebelum mengambil langkah final.

Di satu sisi, pemerintah ingin menyesuaikan tarif dengan regulasi terbaru untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, di sisi lain, pedagang berharap ada solusi yang tidak semakin memberatkan mereka.

Jika kenaikan retribusi tetap diberlakukan, pedagang berharap ada kompensasi dalam bentuk peningkatan infrastruktur dan layanan pasar agar mereka tetap bisa menjalankan usaha dengan nyaman.