Demi Efisiensi, Bupati dan Wabup Blora Pilih Tunda Pembelian Mobil Dinas

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah, Bupati Blora Arief Rohman dan Wakil Bupati Sri Setyorini memilih menunda pembelian mobil dinas baru.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk empati terhadap penghematan belanja operasional yang sedang dijalankan.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Widodo, mengungkapkan bahwa pengadaan mobil dinas sebenarnya telah masuk dalam rencana anggaran.

Namun, kebijakan efisiensi yang diterapkan membuat pembelian kendaraan baru harus ditunda.

“Kegiatan belanja dinas yang dianggap tidak mendesak diefisiensikan, termasuk pembelian mobil dinas.

Ini juga sebagai bentuk empati terhadap kondisi anggaran daerah,” ujar Widodo.

Ia menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati telah dianggarkan sebesar Rp 650 juta.

Dengan nominal tersebut, hanya memungkinkan untuk membeli Toyota Innova Zenix.

Sementara, untuk mobil dengan spesifikasi lebih tinggi seperti Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero, dana yang tersedia tidak mencukupi karena harga kendaraan tersebut berada di kisaran Rp 700 juta ke atas.

Saat ini, Bupati Blora Arief Rohman dan Wakil Bupati Sri Setyorini masih menggunakan kendaraan dinas lama.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Kudus, kendaraan yang digunakan adalah Toyota Innova dan Toyota Corolla Altis.

Meskipun usia kendaraan dinas tersebut sudah cukup lama, keduanya tetap memanfaatkannya demi menekan pengeluaran daerah.

Bupati Blora Arief Rohman menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak hanya diterapkan untuk kendaraan dinasnya, tetapi juga pada belanja-belanja lain yang dianggap kurang prioritas.

“Untuk anggaran terkait mobil dinas Forkopimda, termasuk bupati dan wakil bupati, kami putuskan untuk ditunda.

Kami masih bisa memakai kendaraan lama, meskipun usianya sudah melewati masa ideal, tetapi masih bisa digunakan,” kata Arief Rohman saat dikonfirmasi.

Keputusan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengefektifkan belanja dan memastikan anggaran dialokasikan pada program-program yang lebih mendesak.

Kebijakan serupa juga diterapkan di beberapa daerah lain sebagai bentuk dukungan terhadap efisiensi keuangan negara.

Dengan langkah ini, Pemkab Blora berharap dapat memberikan contoh bagi instansi lainnya untuk lebih bijak dalam penggunaan anggaran, terutama dalam belanja operasional yang masih bisa dioptimalkan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang besar.(ari)