UMK Blora 2026 Direkomendasikan Naik 4,79 Persen, Disepakati Lewat Sidang Dewan Pengupahan

Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, resmi merekomendasikan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blora Tahun 2026 kepada Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp2.345.695,57. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp107.265,57 atau sekitar 4,79 persen dibandingkan UMK Blora Tahun 2025 yang berada di angka Rp2.238.430. Rekomendasi ini disampaikan setelah tercapai kesepakatan bersama antara unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Blora yang digelar pada pertengahan Desember 2025. Hasil sidang kemudian dituangkan dalam usulan resmi pemerintah daerah kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai pihak yang memiliki kewenangan penetapan. Bagaimana proses penetapan rekomendasi UMK Blora 2026? Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinnaker) Kabupaten Blora, Endro Budi Darmawan, menjelaskan bahwa kesepakatan rekomendasi UMK 2026 merupakan hasil pembahasan intensif Dewan Pengupahan Kabupaten Blora. "Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Blora yang digelar pada pertengahan Desember 2025," kata Endro di Blora, Selasa (23/12/2025) dikutip dari Antara. Ia menegaskan, pemerintah daerah dalam proses tersebut berperan sebagai fasilitator dan penengah agar kepentingan seluruh pihak dapat terakomodasi secara adil dan proporsional.
Apa dasar hukum penetapan UMK 2026? Endro menjelaskan bahwa penetapan UMK Blora Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Regulasi baru ini membawa perubahan signifikan dalam mekanisme penentuan upah minimum, terutama terkait variabel alfa. Dalam aturan sebelumnya, rentang nilai alfa tergolong sempit. Namun, melalui PP Nomor 49 Tahun 2025, pemerintah pusat memperluas rentang alfa menjadi 0,5 hingga 0,9. "Alfa ini menjadi pengali pertumbuhan ekonomi yang kemudian dijumlahkan dengan inflasi untuk menentukan besaran kenaikan upah minimum," ujar Endro. Dengan perubahan formula tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan upah minimum dengan kondisi ekonomi lokal. Mengapa dipilih alfa 0,7 untuk UMK Blora? Dalam sidang Dewan Pengupahan, terjadi perbedaan pandangan antara perwakilan pengusaha dan serikat pekerja. Perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Apindo Blora mengusulkan penggunaan alfa 0,6 agar kenaikan upah tidak terlalu membebani dunia usaha. Sementara itu, perwakilan serikat pekerja mendorong penggunaan alfa 0,7 dengan pertimbangan agar kenaikan upah lebih terasa bagi buruh.
Setelah melalui diskusi dan pertimbangan berbagai aspek ekonomi serta keberlanjutan usaha, kedua belah pihak akhirnya menyepakati alfa 0,7 sebagai titik temu. Angka tersebut dinilai sebagai posisi tengah yang realistis dan wajar dalam kondisi perekonomian Kabupaten Blora saat ini. Meski persentase kenaikan ini lebih rendah dibandingkan kenaikan UMK tahun sebelumnya yang mencapai 6,5 persen, pemerintah daerah menilai angka tersebut masih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. "Pada tahun ini memang ada perintah Presiden melalui PP dengan kenaikan 6,5 persen. Namun dalam PP terbaru, penyesuaian berada di rentang 0,5 sampai 0,9, dan Blora memilih di angka 0,7," ujarnya Menurut Endro, pemerintah daerah tidak berpihak pada satu kepentingan tertentu. Penetapan UMK dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. "Kami menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha. Tujuannya agar UMK tidak memberatkan perusahaan, tetapi tetap menjamin hak pekerja," tegasnya. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa proses rekomendasi dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Baca juga: UMK Indramayu 2026 Disepakati Rp 2.910.254 Tanpa Unjuk Rasa Endro menambahkan, batas akhir penetapan UMK oleh pemerintah provinsi adalah 24 Desember 2025. Kewenangan penetapan sepenuhnya berada di tangan Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Nantinya, sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah akan mengacu pada SK Gubernur tersebut. UMK kabupaten/kota baru dinyatakan resmi berlaku setelah SK Gubernur ditetapkan, sedangkan angka yang saat ini beredar masih bersifat rekomendasi.