Rp2,34 Juta Jadi Usulan UMK Blora 2026, Resminya Diumumkan Besok Rabu

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blora pada 2026 diperkirakan mencapai Rp2,3 juta atau naik 4,79 persen dari sebelumnya Rp2,23 juta.Angka tersebut diperoleh seusai Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Blora. Meskipun sempat terjadi perdebatan antara serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha, dipilih titik tengah, sehingga tertuang angka kenaikan sekira Rp107 ribu. Kini, nilai Rp2,34 juta tersebut telah diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk kemudian pada Rabu (24/12/2025) ditetapkan resmi sebagai UMK 2026, khususnya untuk Kabupaten Blora.

pemkab Blora merekomendasikan besaran UMK 2026 kepada Gubernur Jawa Tengah, Rp2.345.695,57. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp107.265,57 atau sekira 4,79 persen dibandingkan UMK Blora 2025 yang berada di angka Rp2.238.430.Rekomendasi ini disampaikan setelah tercapai kesepakatan bersama antara unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Blora yang digelar pada pertengahan Desember 2025.Hasil sidang kemudian dituangkan dalam usulan resmi pemerintah daerah kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai pihak yang memiliki kewenangan penetapan. Kepala Dinperinnaker Kabupaten Blora, Endro Budi Darmawan menjelaskan, kesepakatan rekomendasi UMK 2026 merupakan hasil pembahasan intensif Dewan Pengupahan Kabupaten Blora."Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Blora yang digelar pada pertengahan Desember 2025," kata Endro, Selasa (23/12/2025). Dia menegaskan, pemerintah daerah dalam proses tersebut berperan sebagai fasilitator dan penengah agar kepentingan seluruh pihak dapat terakomodasi secara adil dan proporsional.

Dasar Hukum Penetapan UMK 2026

Endro menjelaskan bahwa penetapan UMK Blora Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Regulasi baru ini membawa perubahan signifikan dalam mekanisme penentuan upah minimum, terutama terkait variabel alfa. Dalam aturan sebelumnya, rentang nilai alfa tergolong sempit.Namun melalui PP Nomor 49 Tahun 2025, Pemerintah Pusat memperluas rentang alfa menjadi 0,5 hingga 0,9.