UMK Blora 2026 Akhirnya Disepakati, Naik 4,79 Persen dengan Alfa 0,7 Normalnya

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blora Tahun 2026 akhirnya resmi disepakati mengalami kenaikan sebesar 4,79 persen, setelah melalui proses pembahasan panjang dan perhitungan teknokratis oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Blora. Kesepakatan tersebut dicapai dalam forum tripartit yang melibatkan unsur pemerintah daerah, perwakilan serikat pekerja/buruh, serta asosiasi pengusaha, dengan mengacu pada regulasi pengupahan nasional yang berlaku.

Kenaikan UMK ini ditetapkan menggunakan formula penghitungan dengan nilai indeks alfa sebesar 0,7, sebagaimana diatur dalam kebijakan pengupahan terbaru pemerintah pusat. Nilai alfa tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan daya beli pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, terutama di daerah yang struktur ekonominya masih didominasi sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil seperti Kabupaten Blora.

Dengan persentase kenaikan 4,79 persen tersebut, UMK Blora Tahun 2026 ditetapkan menjadi sekitar Rp2,34 juta, meningkat dari besaran UMK tahun sebelumnya. Penetapan ini mempertimbangkan sejumlah indikator makroekonomi, antara lain inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan rata-rata perusahaan di wilayah Blora. Selain itu, Dewan Pengupahan juga memperhitungkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai referensi dalam memastikan upah minimum tetap relevan dengan kondisi riil pekerja.

Pemerintah Kabupaten Blora menilai bahwa kenaikan UMK ini merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, khususnya dalam menghadapi dinamika biaya hidup yang terus meningkat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyadari tantangan yang dihadapi pelaku usaha, terutama sektor UMKM dan industri skala kecil-menengah, sehingga besaran kenaikan diupayakan tetap berada dalam batas yang rasional dan tidak membebani keberlangsungan usaha.

Bagi kalangan pekerja, kenaikan UMK Blora 2026 diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya beli, sekaligus memberikan kepastian penghasilan minimum yang layak. Sementara bagi pengusaha, penetapan UMK ini menjadi dasar hukum dalam menyusun struktur dan skala upah tenaga kerja pada tahun 2026, serta menjadi acuan dalam perencanaan biaya operasional perusahaan.

Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa implementasi UMK 2026 akan tetap disertai dengan pengawasan ketenagakerjaan, guna memastikan seluruh perusahaan mematuhi ketentuan upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan. Di saat yang sama, dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha akan terus dijaga agar kebijakan pengupahan dapat berjalan adaptif terhadap kondisi ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, kesepakatan kenaikan UMK Blora 2026 ini mencerminkan upaya kolaboratif seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha di Kabupaten Blora.