Proyek Jalan di Plosorejo Molor, DPRD Blora Desak Kontraktor Diblacklist

Proyek peningkatan ruas Jalan Plosorejo–Sembongin di Desa Plosorejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora menjadi sorotan tajam setelah pekerjaan molor dari jadwal kontrak yang telah ditetapkan. Pembangunan ini dibiayai melalui anggaran daerah dengan nilai kontrak sekitar Rp 1,54 miliar, dan seharusnya rampung pada 15 Desember 2025 sesuai masa kerja yang tertulis dalam kontrak. Namun hingga beberapa hari setelah tenggat waktu itu, progres fisik masih belum selesai dan aktivitas pengerjaan terlihat minim di lokasi proyek sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat sekitar. 

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Nidzamudin Al Huda, mengakui adanya keterlambatan pelaksanaan proyek tersebut dan menyebutkan bahwa surat peringatan kedua (SP 2) sudah dilayangkan kepada kontraktor pelaksana, yaitu CV Bintang Timur. Keberadaan aspal sudah tiba di lokasi dan pihak dinas berharap pekerjaan dapat diselesaikan dalam beberapa hari ke depan, namun sampai saat itu pengerjaan masih belum mencapai progres signifikan. 

Kondisi keterlambatan ini tidak hanya memicu keluhan infra­struktur, tetapi juga mengundang reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora. Anggota DPRD dari Komisi D menilai bahwa proyek jalan yang vital bagi mobilitas warga seharusnya dikerjakan secara profesional dan tepat waktu, bukan dibiarkan melampaui batas kontrak tanpa hasil yang jelas. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan yang lambat dan tidak maksimal mencerminkan lemahnya komitmen serta profesionalisme penyedia jasa, sehingga perlu ada langkah tegas sebagai bentuk evaluasi.

Dalam rapat pengawasan, DPRD Blora bahkan mendesak agar kontraktor yang dianggap gagal memenuhi kewajiban kontrak bisa dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist), sehingga tidak lagi mendapat kesempatan menggarap proyek pemerintah di masa mendatang. Tindakan ini dinilai perlu agar ada efek jera dan agar kualitas serta ketepatan waktu pelaksanaan proyek infrastruktur yang bersumber dari uang rakyat semakin terjamin.

Sorotan ini muncul di tengah harapan warga yang ingin akses jalan segera berfungsi penuh, terutama karena jalur tersebut menjadi rute penting bagi kegiatan ekonomi dan sosial di desa dan sekitarnya. Mereka berharap agar pihak dinas dan pelaksana proyek dapat segera menyelesaikan pekerjaan yang tertunda tanpa mengabaikan kualitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.

Keterlambatan proyek jalan di Plosorejo tak hanya soal teknis keterlambatan pekerjaan, tetapi juga menyentuh isu akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan anggaran publik. Desakan DPRD Blora untuk memberikan sanksi tegas — termasuk kemungkinan pem-blacklist-an terhadap kontraktor — menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus dijalankan dengan disiplin, transparan, dan bertanggung jawab. Semoga upaya evaluasi ini mendorong kontraktor lebih baik dan memperkuat pengawasan proyek, sehingga setiap rupiah anggaran daerah benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.