Habis Kontrak, Ratusan PPPK Blora 2020 Bakal Dievaluasi

Pemerintah Kabupaten Pemkab Blora melalui BKPSDM Blora menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap ratusan PPPK formasi 2020, karena masa kontrak mereka sudah habis.

Tercatat bahwa sejak dilantik pada 2021, terdapat 359 PPPK dari formasi 2020 yang diangkat. Namun tidak semuanya masih aktif — sebanyak 73 pegawai sudah berkurang, 21 di antaranya karena meninggal dunia, sementara sisanya dipindahkan ke instansi lain, seperti ke Kementerian Pertanian. 

Proses evaluasi ini dilakukan untuk menentukan apakah PPPK yang masa kontraknya selesai layak diperpanjang atau tidak. Menurut Kepala BKPSDM Blora, untuk bisa diperpanjang, setiap PPPK harus melalui penilaian dari masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah). Saat ini, masih banyak laporan internal dari OPD yang belum masuk — dan hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar keputusan perpanjangan kontrak. 

Tiga OPD utama direncanakan menjadi objek evaluasi: Dinas Pendidikan Blora (Disdik), Dinas Kesehatan Blora (Dinkesda), dan Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Blora (DP4). Namun karena sebagian PPPK dari penyuluh pertanian telah dialihkan ke Kementerian, evaluasi diprioritaskan kepada PPPK di pendidikan dan kesehatan. 

Sementara itu, PPPK dari formasi tahun berikutnya — 2021 (yang dilantik 2022) — belum dijadwalkan untuk dievaluasi, meskipun secara administratif mereka juga memiliki kontrak 5 tahun. Penentuan evaluasi terhadap mereka akan mempertimbangkan berbagai kondisi, termasuk jumlah yang masih aktif atau telah mengalami perubahan status. 

Data menunjukkan bahwa dari total pegawai PPPK di Pemkab Blora sejak 2020 hingga 2024, jumlah terus bertambah: mulai dari 359 (2020), 804 (2021), 1.785 (2022), 1.734 (2023), hingga 2.583 (2024) pegawai.

Dengan demikian, keputusan evaluasi ini menjadi momentum penting bagi PPPK Blora — karena hasilnya akan menentukan kelangsungan kerja banyak pegawai di sektor publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yang kehadiran dan kinerjanya sangat krusial bagi masyarakat.

Proses evaluasi terhadap PPPK formasi 2020 di Blora menandakan bahwa pengangkatan pegawai kontrak bukan serta-merta jaminan permanen — ada tanggung jawab dan penilaian kinerja yang menjadi dasar perpanjangan. Keputusan ini penting untuk menjaga mutu layanan publik, sekaligus memberi kesempatan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pegawai yang berlanjut benar-benar produktif dan memenuhi standar. Bagi PPPK, ini menjadi saatnya menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik; bagi masyarakat, ini diharapkan memastikan layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tetap optimal.