Serapan Anggaran APBD 2025 di Blora: Satpol PP Tertinggi, DPUPR Terendah

Hingga 30 November 2025, realisasi penyerapan anggaran APBD 2025 di Kabupaten Blora tercatat baru mencapai sekitar 75 persen dari total pagu. emerintah daerah melalui BPPKAD Kabupaten Blora (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) merilis data bahwa di antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serapan anggaran tertinggi dicapai oleh Satpol PP Blora — mencapai kisaran 90 persen. 

Sebaliknya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR Blora) menjadi OPD dengan realisasi terendah sejauh ini. Dari pagu besar anggaran belanja infrastruktur, DPUPR baru menyerap sekitar 30 persen, jauh di bawah rata-rata OPD lain. 

Menurut Plt. Kepala BPPKAD, kondisi ini terjadi karena banyak pekerjaan fisik — khususnya proyek dari DPUPR — masih dalam tahap pelaksanaan atau bahkan baru sebatas pencairan uang muka (sekitar 30 persen dari nilai kontrak).Oleh karena itu, dana belum terserap sepenuhnya karena pengerjaan belum rampung atau belum memasuki tahap pembayaran penuh. 

Meski demikian, BPPKAD optimis bahwa memasuki bulan Desember 2025 serapan anggaran akan meningkat signifikan — mereka menargetkan agar penyerapannya bisa menyentuh lebih dari 95 persen sebelum tahun anggaran ditutup. 

Situasi ini menggambarkan realitas belanja daerah di Blora: sektor administratif dan operasional (misalnya Satpol PP) cenderung cepat menyerap anggaran, sedangkan belanja fisik dan infrastruktur — yang dikelola DPUPR — seringkali lebih lambat terserap, tergantung pada progres proyek dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini menjadi penting untuk dipantau — apalagi banyak proyek infrastruktur vital menunggu diselesaikan.