Ribuan Siswa SMK di Blora Tak Dapat MBG, Ternyata Dapur SPPG Tutup Sudah Seminggu Lebih

BLORA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Kabupaten Blora mendadak tersendat. Ribuan siswa SMK dan sekolah menengah di Blora tidak bisa menerima layanan MBG karena operasional dapur SPPG telah dihentikan lebih dari satu minggu terakhir. Penutupan ini mengejutkan penerima manfaat dan memicu kekhawatiran di kalangan orang tua.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa dapur SPPG yang biasa menyiapkan makanan bergizi gratis kini sudah tidak beroperasi — pintunya terkunci, kendaraan operasional terparkir, dan tidak ada aktivitas distribusi makanan. 
Akibatnya, ribuan siswa yang selama ini mengandalkan MBG untuk kebutuhan makan siang sekolah kini terpaksa berhenti menerima bantuan tersebut.

Salah satu dapur SPPG yang kena dampak adalah dapur di Desa Padaan, Kecamatan Japah — yang sebelumnya melayani hingga 3.347 penerima manfaat setiap hari. 

Menurut penjelasan dari pihak penyelenggara, penutupan tersebut terjadi karena dana operasional MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum dicairkan ke Blora. Hingga kini, dana belanja untuk dapur belum masuk ke rekening, sehingga kegiatan produksi menu bergizi terpaksa dihentikan sementara.

Sebelumnya, pihak berwenang telah menetapkan bahwa seluruh dapur SPPG di Blora wajib memiliki sertifikat higienis dan sanitasi (SLHS) sebagai syarat kelayakan operasional. Bagi dapur yang belum memenuhi syarat — di samping persoalan dana — beroperasi dianggap tidak layak. 

Setelah insiden keracunan massal di sekolah (yang terkait MBG) baru-baru ini, pemerintah setempat — melalui Satgas MBG Blora — telah menghentikan sementara sejumlah dapur yang dianggap tidak memenuhi standar. 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap semua dapur SPPG, sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan dan higienitas makanan sekolah.

Menurut Wakil Bupati dan Ketua Satgas MBG Blora, Sri Setyorini, penutupan ini diperlukan sampai semua dapur memenuhi persyaratan SLHS, hasil uji laboratorium dinyatakan aman, dan pencairan dana telah tuntas.

Situasi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pelajar dan orang tua, terutama bagi keluarga yang selama ini sangat bergantung pada MBG untuk mencukupi kebutuhan makan anak selama sekolah. Dampak berhentinya MBG bisa dirasakan langsung — baik dari aspek gizi maupun beban ekonomi keluarga.
Selain itu, ketidakpastian pencairan dana dan penundaan operasional dapur menimbulkan kekhawatiran apakah program MBG akan kembali normal dalam waktu dekat, atau malah terhenti lebih lama.

Penutupan dapur SPPG dan terhentinya program MBG di Blora — dengan dampak bagi ribuan pelajar — menjadi peringatan serius bahwa implementasi program sosial perlu sinkron antara aspek regulasi, pendanaan, dan standar higienis. Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan pencairan dana dan memastikan seluruh dapur memenuhi persyaratan kesehatan agar MBG bisa kembali berjalan. Sementara itu, masyarakat — terutama orang tua dan siswa — perlu mendapat informasi transparan tentang kelanjutan program ini agar tidak terjadi kebingungan dan kecemasan.