DPRD dan Pemkab Sepakati APBD 2026, Bupati: Infrastruktur Masih Prioritas

BLORA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui rapat paripurna yang digelar hingga malam hari pada akhir November 2025. Dalam kesepakatan tersebut, pembangunan infrastruktur—khususnya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan—kembali diputuskan sebagai prioritas utama daerah.

Ketua Badan Anggaran DPRD Blora, Mustopa, menyampaikan bahwa meskipun terjadi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, komitmen pembangunan infrastruktur tetap tidak berubah. Pemerintah daerah bahkan memberikan tambahan alokasi ke sektor Pekerjaan Umum (PU) untuk memastikan proyek prioritas tetap berjalan.

“Insyaallah pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Blora tetap dianggarkan, meskipun ruang fiskal lebih sempit. Infrastruktur menjadi skala prioritas karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Mustopa dalam keterangan resminya.

Dalam rencana APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp 2,225 triliun, sementara belanja daerah tercatat sekitar Rp 2,214 triliun. Perhitungan tersebut menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp 11,25 miliar, yang menurut pemerintah daerah akan diarahkan untuk mendukung program prioritas serta memperkuat ketahanan fiskal daerah.

Penambahan anggaran untuk sektor infrastruktur diperkirakan mencapai Rp 20 miliar, memungkinkan lebih banyak ruas jalan strategis di tingkat kabupaten maupun kecamatan untuk diperbaiki pada tahun anggaran mendatang.

Bupati Blora—dalam pesan yang disampaikan melalui jajaran eksekutif—menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya program rutin, tetapi kebutuhan dasar untuk mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi lokal, serta memperluas akses layanan publik.

Pemerintah meyakini bahwa membenahi infrastruktur jalan akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempermudah distribusi hasil pertanian dan UMKM, serta mempercepat pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Meski menghadapi pemangkasan dana transfer dan tekanan fiskal lainnya, DPRD dan Pemkab menilai bahwa penyesuaian anggaran dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas program prioritas.

Langkah efisiensi dan pemetaan ulang kegiatan dinilai mampu menjaga stabilitas keuangan daerah, sekaligus memastikan APBD tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Kesepakatan APBD 2026 antara DPRD dan Pemkab Blora menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi fondasi utama arah pembangunan daerah tahun mendatang. Dengan adanya tambahan alokasi anggaran dan komitmen kuat kedua lembaga, masyarakat Blora diharapkan dapat segera merasakan manfaat nyata berupa perbaikan jalan, peningkatan akses layanan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.