Percepat Bangun Kantor Imigrasi Blora, Menteri Imipas Tinjau Kesiapan

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk meninjau secara langsung lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Blora, Sabtu (29/11). Peninjauan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat realisasi pembangunan kantor imigrasi baru yang diharapkan dapat memperluas layanan keimigrasian bagi masyarakat Blora dan wilayah sekitarnya. Bupati Blora, Arief Rohman menyambut positif agenda peninjauan tersebut dan menegaskan pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh, mulai dari kesiapan lahan hingga kelancaran perizinan pembangunan. Dia mengharapkan keberadaan kantor imigrasi ini dapat mendorong kemudahan pelayanan sekaligus membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan, memberikan penjelasan teknis terkait kondisi lahan yang ditinjau. Penjelasan tersebut mencakup luas lahan, total anggaran, hingga contoh mock up gedung. "Kantor Imigrasi Kelas I TPI Blora akan dibangun di atas lahan seluas 7.821 m2, dengan total anggaran pembangunan mencapai 75 miliar. Kantor Imigrasi Blora nantinya akan dibangun lima lantai yang terdiri dari satu lantai basement dan empat lantai untuk pelayanan," kata Haryono, dikutip Minggu (30/11/2025). Menanggapi penjelasan Haryono, Menteri Agus memberikan arahan terkait dengan teknis pembangunan Kantor Imigrasi Blora. Menteri Agus mendorong segala proses pengerjaan melibatkan kontraktor, pengusaha, dan pengrajin lokal. "Kantor imigrasi yang akan dibangun ini, gunakan kontraktor lokal, mebel dari Blora. Lakukan juga sinergi dengan pemasyarakatan dalam proses pembangunannya," tutur Agus. Usai peninjauan, kedua pihak sepakat untuk mempercepat tahap perencanaan teknis agar proses pembangunan dapat segera dimulai. Peninjauan ini menjadi tanda keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan keimigrasian serta pemerataan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.