Admin
27 November 2025
KEJAKSAAN NEGERI BLORA
Kepala Sekolah SMAN 1 Blora, M. Ali Rozaq, menanggapi wacana enam hari sekolah dalam seminggu yang tengah dikaji Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng). Wacana tersebut muncul ketika saat ini siswa SMA/SMK di Jawa Tengah masih menerapkan sistem sekolah lima hari. Rozaq menyatakan, setuju jika waktu sekolah ditambah menjadi enam hari asalkan siswa bisa pulang ke rumah sebelum pukul 13.00 WIB. "Secara pribadi pengennya itu sekolah itu bisa pulang sebelum jam satu siang. Kenapa? Biar orang tua itu lebih bertanggung jawab pada anaknya," kata dia saat ditemui di SMAN 1 Blora, Jawa Tengah, Selasa (25/11/2025).
Menurutnya, pulang sore membuat siswa kelelahan, dan membuat tanggungjawab orangtua terhadap anaknya menjadi berkurang. "Kalau pulang sore, seolah-olah kan (tanggungjaawab orangtua) diambil oleh sekolah atau negara. Nanti pulang sebelum jam 1 istirahat, nanti dia bisa bekerja, bantu orang tua," katanya. "Jadi zaman indah ketika sekolah pulang sebelum jam satu siang. Pokoknya secara pribadi ojo sore sore mulehe (jangan terlalu sore pulangnya)," sambung dia. Sebagai kepala sekolah, Rozaq menegaskan bahwa dirinya tetap akan menaati dan menjalankan apa pun keputusan pemerintah jika kebijakan enam hari sekolah benar-benar diterapkan. "Jadi saya selaku kepala sekolah adalah kepanjangtanganan dari program pemerintah. Maka apapun yang dihasilkan oleh pimpinan kita harus sami tu wa ato tu (taat dan patuh)… kalau sudah menjadi kebijakan pimpinan kita yang di lapangan harus mendukung melaksanakan," ucapnya.
Pemprov Jateng Masih Mengkaji
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji rencana penerapan kembali program enam hari sekolah bagi SMA/SMK. "Masih dikaji untuk ide enam hari sekolah," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, dalam keterangan tertulis, Minggu (23/11/2025). Dia memastikan Pemprov menerima berbagai masukan dari elemen masyarakat. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengkajian. Sumarno menyebut setiap persoalan di dunia pendidikan selalu menjadi bahan evaluasi pemerintah.