Imbas TKD Dipotong, Pemkab Blora Akan Hapus Beberapa Pos Anggaran

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mengungkap beberapa pos anggaran kegiatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpotensi dihilangkan imbas pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Meski anggaran berpotensi tidak maksimal, Sekretaris Daerah (Sekda) Blora sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Komang Gede Irawadi menegaskan tidak ada alih fungsi bagi 12.709 ASN di lingkungan Pemkab Blora. "Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada Rp370 miliar yang dipotong (dari TKD, red)," terangnya. la menuturkan ASN atau pegawai tetap menjalankan tugas sehari-hari dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Yang jelas kalau dananya berkurang, otomatis kegiatannya berkurang juga. Pegawai mengerjakan tugas rutin dan teknis sesuai anggaran yang diberikan," ujarnya, Selasa, 25 November 2025. Kedepan, ia berharap kepala OPD dapat berinovasi dalam menghadapi anggaran yang berpotensi berkurang. Ia meminta agar kegiatan ASN tetap dimaksimalkan agar tetap sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). "Diharapkan semua kepala OPD untuk berinovasi dengan melaksanakan kegiatan lain sesuai tupoksi," harapnya.

Komang menyebutkan kegiatan yang bersifat seremonial di tahun depan akan dikurangi secara maksimal. Baik dari jumlah penyelenggaraan, maupun harga makan-minum dalam rapat. "Perjalanan dinas dikurangi. Di samping dikurangi makan minumnya, standarnya perjalanan dinas juga dikurangi," terang Komang. Selain itu, Komang mengungkap perayaan hari-hari khusus pada 2026 juga akan berkurang secara anggaran. Namun pihaknya memastikan anggaran hari-hari kebangsaan tetap menjadi prioritas. "Kalau perayaannya tetap ada. Tapi secara pos anggaran kita kurangi," tambahnya. Sebagai informasi, Pemkab Blora merancang belanja daerah pada RKPD tahun 2026 sebesar Rp2,163 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp1,550 triliun akan digunakan untuk belanja operasi atau belanja yang bersifat satu tahun anggaran tanpa ada kegiatan fisik/tetap. Dalam rincian belanja operasi tahun depan, pos anggaran terbesar adalah belanja pegawai (ASN) dengan nominal Rp1,078 triliun. Lalu disusul belanja barang dan jasa dengan nominal Rp408 miliar. Selanjutnya, belanja hibah Rp50,8 miliar. Selanjutnya, terdapat belanja bunga pinjaman daerah Rp11,2 miliar dan belanja bantuan sosial yang menjadi pos terkecil dengan anggaran Rp1,2 miliar. Rancangan APBD 2026 ini masih dalam pembahasan dengan DPRD Blora. Sehingga anggaran dalam RKPD juga masih berpotensi mengalami perubahan.