Upaya Pengentasan Kemiskinan di Blora Tunjukkan Hasil Positif

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terus menunjukkan langkah nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan warganya. Di bawah kepemimpinan Bupati Arief Rohman, berbagai program penanggulangan kemiskinan berhasil diwujudkan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan perubahan. Berdasarkan laporan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Blora, Rukhedi saat rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kabupaten (POK) di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Blora, Rabu (10/9/2025) lalu, angka kemiskinan di Blora mengalami penurunan yang cukup signifikan pada 2025. “Alhamdulillah, angka kemiskinan di Kabupaten Blora pada tahun 2025 turun cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya seperti dikutip dari blorakab.go.id. Ia menjelaskan bahwa angka kemiskinan Blora pada 2025 turun sebesar 0,8 poin dari tahun sebelumnya (2024), menjadi 10,58 persen. Pada 2023, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,49 persen, kemudian turun menjadi 11,42 persen pada 2024, dan kini mencapai 10,58 persen.Secara jumlah, penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 99.140 jiwa pada 2024 menjadi 92.010 jiwa di tahun 2025. Rukhedi juga membandingkan angka kemiskinan Blora dengan daerah sekitar. Ia menyebutkan bahwa persentase kemiskinan Blora lebih rendah dibandingkan Grobogan (10,63 persen) dan Rembang (13,01 persen).

Sementara itu, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada semester I tahun 2025, tanpa menghitung sektor migas, pertumbuhan ekonomi Blora mencapai 5,23 persen. Namun jika memasukkan sektor migas yang belum optimal, angka pertumbuhan ekonomi agregat Blora berada pada kisaran 4,21 persen. Sementara itu, tiga strategi utama pengentasan kemiskinan yang diterapkan Pemkab Blora adalah peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan. Hal tersebut dapat dicapai dengan kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemkab Blora, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah) dan lembaga non-pemerintah seperti Baznas dan perusahaan swasta melalui program Corporate Social responsibility (CSR). Hal tersebut dijabarkan dalam program pengentasan kemiskinan yang mencakup beberapa hal. Di antaranya bantuan usaha produktif, program pendampingan untuk desa miskin ekstrem, dan bantuan dari CSR. Prioritas juga diberikan kepada desa-desa dengan tingkat kemiskinan parah untuk mendapatkan intervensi yang lebih terfokus.

Bantuan Usaha Produktif

Pemkab Blora bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat meluncurkan program pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan bantuan usaha produktif, 6 Oktober 2025. Bantuan usaha produktif tersebut berupa usaha peternakan ayam petelur skala rumahan serta bantuan gerobak kaki lima dan gerobak bakso untuk sepeda motor dengan total 105 penerima atau mustahik. 80 orang menerima bantuan usaha peternakan ayam petelur, dan 25 lainnya menerima bantuan gerobak UMKM. Khusus untuk bantuan ternak ayam petelur, penerima mendapatkan langsung kendang lengkap dengan 20 ekor ayam yang siap bertelur. Program pengentasan kemiskinan melalui bantuan usaha produktif ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan Baznas. Hanya saja saat ini dikembangkan jenisnya, ditambah dengan bantuan peternakan ayam petelur skala rumahan. Harapannya melalui program bantuan usaha produktif ini, ekonomi masyarakat kurang mampu yang menerima manfaat ini bisa semakin membaik.

Pendampingan Desa

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menggelar program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan pada Februari-Desember 2024. Desa Nglebur, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora menjadi salah satu desa sasaran. Program pendampingan ini merupakan wujud nyata upaya kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan ekstrem (PKE). Melalui Panti se-Korwil Pati, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk penyuluhan sosial, Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN), dan pelatihan kewirausahaan lebah madu. Keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PT Pertamina Patra Niaga, Perum Perhutani Regional Jateng KPH Cepu, Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, dan Baznas. Capaian program ini mencakup beberapa aspek penting, di antaranya pembangunan sarana air bersih dan pipanisasi 30 sambungan rumah dengan bantuan dana dari PT Pertamina Patra Niaga senilai Rp 296.000.000, pembangunan jambanisasi di 9 titik lokasi, pengembangan usaha ternak kambing melalui program KUBE, serta usaha ternak ikan lele melalui program UEP. Bantuan jamban sehat bagi warga miskin di Kabupaten Blora disalurkan melalui program pemerintah pusat dan provinsi, program CSR dari perusahaan seperti PT SPHC dan Perhutani, serta bantuan dari Babinsa Koramil yang berperan dalam program jambanisasi untuk warga. Untuk mendapatkan bantuan ini, masyarakat dapat menghubungi pihak desa, kecamatan, atau dinas terkait di tingkat kabupaten, serta turut serta dalam program-program yang ditawarkan oleh perusahaan atau dinas sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sasaran juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah. Bupati Blora Arief Rohman mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Blora akan terus berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora. Ia meminta seluruh jajarannya untuk tetap bekerja keras, pasalnya persoalan kemiskinan ini masih menjadi tantangan di Blora. “Alhamdulillah kemiskinan bisa turun, pertumbuhan ekonominya stabil, dan lain-lainnya. Ini menjadi jawaban juga, bahwa kondisi Blora itu aman dan terkendali dan ini yang harus kita jaga bersama. Termasuk juga saya terima kasih Bu Wakil Bupati yang sudah mengawal terkait pengentasan kemiskinan dan sebagainya,” ujar Bupati. Ia juga menekankan kepada seluruh jajarannya untuk terus berinovasi. Bahkan Ia mewajibkan agar seluruh perangkat daerah dapat berinovasi, dan segera melaporkan inovasi yang telah dibuat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi, berharap agar di tahun mendatang angka kemiskinan di Kabupaten Blora yang saat ini dua digit bisa turun, hingga menjadi satu digit. Kalau kita bisa di bawah 9 persen, itu sudah luar biasa. Dan ini juga sudah memiliki dampak berkait dengan kemiskinan masyarakat kita, Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di 5,23 ini juga cukup bagus," ujar Sekda Komang.