APBD Blora Anjlok Rp 370 M, Gaji Pegawai Tetap Prioritas, Rapat Cukup Air Putih dan Permen

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di Blora diproyeksikan anjlok Rp 370 miliar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat mulai berhemat. Saat rapat, tidak ada lagi suguhan snack. Hidangan hanya air putih dan permen. Meski begitu, gaji pegawai akan tetap masuk dalam prioritas. Rencananya, APBD akan ditetapkan pada 29 November 2025 mendatang. Penurunan Rp 370 miliar itu akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) ini menjadi pembahasan yang krusial. Ketua DPRD Blora, Mustopa, mengatakan, salah satu pembahasan yang paling krusial dalam penyusunan APBD tersebut terkait adanya pemangkasan TKD yang diproyeksikan sekitar Rp 370 miliar. "Artinya bahwa ini perlu rasionalisasi dan perlu selektif untuk beberapa kegiatan yang harus dipenuhi," ucap dia saat ditemui wartawan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Blora, Jawa Tengah, Selasa (18/11/2025). Ia mengatakan, pembahasan penyusunan APBD 2026 akan tetap memprioritaskan pada gaji pegawai dan belanja rutin. "Ini baru kita bahas dan kita sinkronkan. Karena memang ini perlu waktu yang memang betul-betul butuh belanja-belanja itu bisa mengikuti program pusat dan program rakyat juga berjalan gitu," terang dia.

Rapat Disuguhi Air Putih dan Permen 

Mustopa mengaku, pihaknya bakal menyesuaikan kegiatan rutin jajaran eksekutif yang sejauh ini melaksanakan rapat dengan suguhan air putih dan semangkok permen. "Nah, ini nanti kita sesuaikan. Tingkat kebutuhan, tingkat penghitungan, yang penting belanja rutin, gaji pegawai bisa terakomodasi," kata dia. Ditemui terpisah, Bupati Blora, Arief Rohman, mengatakan jajaran eksekutif telah melakukan penghematan kegiatan-kegiatan rutin seperti rapat dan perjalanan dinas. Penghematan tersebut sebagai dampak dari pemangkasan dana TKD Blora yang diproyeksikan akan hilang sekitar Rp 370 miliar. "Saya minta sekarang rapat-rapat sudah tidak ada snack. Saya kemarin nyoba rapat hanya permen sama air putih saja. Itu salah satu contohnya," terang dia saat ditemui wartawan di GOR Mustika Blora, Jawa Tengah, Selasa (18/11/2025). "Termasuk perjalanan. Saya sekarang kalau perjalanan, kalau perlu saya sendiri enggak pakai ajudan, ya saya sendiri aja. Jadi ajudan merangkap jadi humas dan sebagainya. Nah, ini bentuk efisiensi yang akan kita jalankan di 2026 karena ini kita harus menyesuaikan," imbuh dia.

Arief tak menampik penghematan kegiatan-kegiatan rutin juga bakal diberlakukan bagi jajaran legislatif. "Ya, kita nanti minta sama, kita koreksi semua. Kita koreksi bahwasanya seperti kemungkinan WFH (work from home) seperti dulu zaman Covid," kata dia. Bahkan, Arief mengaku sejumlah kepala daerah lainnya telah menerapkan hal tersebut imbas dari pemangkasan TKD. "Ada beberapa teman saya wali kota, bupati ini sudah nanti menerapkan WFH. Biar hemat listrik dan sebagainya. Ini jadi nanti rapat sudah enggak ada makan lagi. Permen sama air putih. Kalau mau snack, bawa snack dari rumah masing-masing," ujar dia.