Kejari Nganjuk Dorong Tata Kelola Keuangan Sekolah yang Transparan dan Akuntabel Melalui Bimtek RKAS 2026

Kejari Nganjuk Dorong Tata Kelola Keuangan Sekolah yang Transparan dan Akuntabel Melalui Bimtek RKAS 2026

Nganjuk, 13 November 2025 — Kejaksaan Negeri Nganjuk melalui Seksi Intelijen berperan aktif memberikan pembekalan hukum dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.

Kegiatan Bimtek dibuka secara resmi oleh Munawir, S.Pd., M.A.P., selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Dalam sambutannya, Munawir menegaskan bahwa penyusunan RKAS merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola keuangan pendidikan, yang harus dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber utama, yakni dari Kejaksaan Negeri Nganjuk, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap agar seluruh peserta dapat memahami ketentuan hukum serta aspek teknis penyusunan RKAS agar pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai salah satu narasumber, Edwad Allan Yunaitis, S.H., selaku Kasubsi II Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk, menyampaikan materi dengan tema “Aspek Hukum dalam Pengelolaan Dana Pendidikan dan Penyusunan RKAS”. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa RKAS merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Penyusunan RKAS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab publik dalam memastikan setiap penggunaan dana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pengelolaan RKAS memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, serta Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dalam pelaksanaannya, sekolah wajib menjunjung tinggi prinsip fleksibilitas, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Setiap penggunaan dana harus dicatat dengan bukti pendukung yang sah dan disusun secara partisipatif melalui rapat bersama warga sekolah serta komite, agar setiap keputusan keuangan mencerminkan kebutuhan nyata di lingkungan pendidikan masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Kejaksaan Negeri Nganjuk juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan keuangan pendidikan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, para kepala sekolah dan bendahara sekolah diminta untuk berhati-hati, berintegritas, dan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana publik.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Nganjuk menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat integritas aparatur pendidikan, dan memastikan tata kelola keuangan publik berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya ini sejalan dengan semangat Kejaksaan Republik Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.