Pemkab Blora Bakal Ajukan Judicial Review ke MK: APBD dan DBH Migas Makin Dikepras

Tahun depan bakal jadi tahun yang kurang menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Sebab, anggaran transfer pemerintah pusat ke daerah (TKD) dikepras oleh pemerintah pusat. Tak hanya itu, dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) juga semakin menipis. Pemkab Blora pun bakal mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) pada akhir tahun ini. Ketua MAKI Boyamin mengatakan, Kabupaten Blora selama ini hanya mendapat DBH Migas 3 persen dari daerah penghasil sesuai UU HKPD. Jumlah itu dianggap tidak adil, karena nominalnya jauh lebih kecil dibanding kabupaten lain yang jaraknya lebih jauh dan tak berdampak bagi kabupaten yang berstatus WKP itu. “Wilayah Kerja Pertambangan Blok Cepu di Blora saja sekitar 30 persen. Masa iya dapetnya cuman sedikit. Bahkan, setara dengan kabupaten yang berbatasan saja seperti Jombang. Kan aneh,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya bergegas akan mengajukan JR ke MK dengan dua poin utama. “Pertama itu soal WKP. DBH Blora sangat minim. Bahkan setara dengan Jombang. Padahal kami di dalam WKP lho. Harusnya lebih,” terangnya. “Yang kedua, soal pemotongan TKD. Itu juga kami ajukan. Tetapi, yang utama yang WKP itu dulu,” jelasnya. Dia mengakui, upaya ini semata-mata untuk membela rakyat Blora. Terlebih dirinya sejak 2006 lalu sudah mengupayakan hak dari masyarakat Blora. “Dulu soal participating interest (PI) di 2006 kami ajukan ke Presiden SBY. Sayangnya, kami lalai soal DBH. 2019-2020 kami ajukan lagi. Lewat atas nama masyarakat. Tapi, ditolak karena legal standingnya kurang pas kata MK. Katanya perlu Bupati,” terangnya. Sebelumnya, pada 2024 lalu pun dirinya bersama Bupati Blora, Arief Rohman pun sudah merencakan. Namun, masih otak-atik strategi. “Kan kemarin sudah dibahas sama Bupati. Ternyata, katanya perlu legitimasi atau dorongan dari DPRD setempat. Alhamdulillah udah dapat dukungan juga. Jadi legal standingnya sudah lengkap,” ujarnya. Pihaknya berharap, langkah dan upaya tersebut bisa berhasil untuk masa depan Kabupaten Blora. “Semoga bisa tembus. Insya Allah Akhir tahun ini atau November lah paling cepat. Drafnya juga sudah jadi. Ini langkah biar orang Blora gak cuman jadi penonton Blok Cepu aja,” terangnya.

Sebelumnya, Bupati Arief menandaskan, bahwa Blora ikut berjuang sejak awal saat pembangunan Blok Cepu. Menurutnya, wilayah paling terkena dampak negatif itu Blora. Dia mencontohkan, yang terkena dampak Blora, seperti air Bengawan Solo diambil, daerah-daerah Blora yang ada di wilayah Kedungtuban, sudah alami krisis air. “Dan ini salah satu dampak negatif yang ditanggung Blora,” jelasnya. “Mosok yang paling terkena dampaknya Blora, dapetnya DBH lebih sedikit dibanding Jombang, dengan Lamongan, dengan Madiun,” jelasnya. Lebih lanjut, Bupati Arief menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan lobi pembagian DBH. Namun tetap saja tetap tidak diluluskan. Enggak usah menghitung dampak negatif. Kalau menghitung dampak negatifnya apa? Yang merasakannya Blora.  Karena Bengawan Solo yang disedot airnya. Terus seluruh kendaraan, saat pembangunan ditempatkan di Cepu semua. Karena namanya juga Blok Cepu,” jelasnya. Pihaknya menyayangkan, saat bagi-bagi DBH, hanya Blora yang paling kecil. Bupati Arief mengakui saat disampaikan ke Menteri juga sempat ditanyakan dan menyampaikan pembagian DBH saat ini tidak adil.