Blora Gugat UU! Bupati Arief Rohman Siap Ajukan Judicial Review ke MK Atas Ketimpangan DBH Migas Blok Cepu

Ketimpangan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok Cepu memicu reaksi keras dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, S. IP., M.Si., secara resmi mengancam akan mengajukan Judicial Review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika pemerintah pusat tidak merevisi kebijakan yang dinilainya “tidak adil” dan “cacat sistemik” tersebut. Yang membuat geram Pemkab Blora, pembagian porsi 3% itu dinilai tidak masuk akal. Kabupaten seperti Jombang, Lamongan, Madiun, dan Ngawi yang jaraknya lebih jauh dari titik produksi, justru menerima DBH yang lebih besar daripada Blora. “Mosok Jombang yang perbatasannya cuma 3 kilometer, dapatnya lebih besar dari Blora? Ini namanya bagito (bagi rata) buta, bukan bagi hasil yang berkeadilan,” sindir Arief. Ia mengusulkan formula yang lebih adil: penghitungan berdasarkan panjang garis perbatasan dengan daerah penghasil (Bojonegoro). “Kami yang batas wilayahnya paling dekat, yang paling terkena dampak negatif, malah dapat jatah paling kecil. Ini formula yang salah kaprah,” tambahnya.

Dampak Negatif Ditanggung, Hak Konstitusional Dikebiri. 

Bupati Arief juga menyinggung dampak negatif yang harus ditanggung Blora. Ia menyebut eksploitasi air Bengawan Solo untuk operasi Blok Cepu telah menyebabkan krisis air di Kecamatan Kedungtuban. Belum lagi, dampak kerusakan infrastruktur dan lalu lintas logistik berat yang berpusat di Cepu. “Ketika ada musibah di Blok Cepu, yang paling pertama kena dampaknya adalah Blora. Cuma, ketika bagi-bagi hasil, kami malah dianaktirikan,” keluhnya. Ia menegaskan, upaya lobi dan pendekatan rasional selama ini terbukti tidak digubris. “Sudah kami sampaikan logikanya, tapi tidak diluluskan. Jika lobi-lobi tidak berhasil, jalan terakhir adalah Judicial Review,” tandasnya.

Langkah Konkret: Dukungan DPRD dan Persiapan Gugatan ke MK. 

Sebagai langkah konkret, Pemkab Blora tidak main-main. Rencana Judicial Review terhadap UU HKPD telah mendapatkan persetujuan dan dukungan penuh dari DPRD setempat. Untuk mengawal proses hukum yang kompleks ini, Blora juga melibatkan tokoh pengacara senior dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Langkah hukum ini bukan sekadar gertakan, melainkan upaya sistematis untuk mengoreksi ketidakadilan yang berlangsung bertahun-tahun. Jika diajukan, gugatan Blora ke MK akan menjadi preseden penting dalam sejarah desentralisasi fiskal di Indonesia, khususnya bagi daerah-daerah penghasil migas yang merasa dirugikan. Dengan ancaman ini, Blora tidak hanya berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya, tetapi juga menantang pemerintah pusat untuk membuktikan komitmennya terhadap prinsip “keadilan” yang selama ini menjadi jargon dalam pembagian kekayaan nasional.