Ketua Satgas MBG Blora: Operasional Dapur Tak Bersertifikat Bakal Dihentikan

Setelah hampir sembilan bulan berjalan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora, Satgas MBG akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke 51 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan sertifikasi akan ditutup sementara. Ketua Satgas MBG Blora, Sri Setyorini, menyampaikan bahwa sidak bertujuan memastikan kepatuhan administrasi sertifikat higienis, penyajian menu MBG, serta pengelolaan dampak lingkungan dan limbah. "Pembuatan sertifikat higienis akan dipermudah dan diberikan tenggat waktu hingga November. Jika tidak dipenuhi, dapur akan kami tutup sementara," tegas Sri Setyorini, Minggu (5/10). Sidak akan dilakukan secara acak, siang maupun malam, dengan atau tanpa laporan masyarakat. Satgas juga membuka hotline pengaduan yang sudah menerima sekitar 30 laporan sejak dibuka. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Blora sekaligus Sekretaris Satgas MBG, Edi Widayat, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti aduan masyarakat dengan sidak ke dapur-dapur yang mendapat laporan. 

Satgas MBG Kirimkan Rekomendasi ke BGN 

Sebelumnya, Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan akan mengirimkan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) apabila masih ditemukan praktik pemotongan porsi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan menyusul adanya aduan masyarakat terkait porsi makanan yang tidak sesuai takaran. "Kita sudah membuka hotline pengaduan program MBG. Setiap aduan pasti kita pantau bersama Satgas MBG," ujar Bupati Arief, baru-baru ini. la menekankan bahwa program MBG harus memberikan manfaat maksimal bagi penerima, terutama para siswa yang berhak menerima makanan bergizi sesuai takaran yang telah ditetapkan. "Takaran tidak sesuai itu jangan sampai terjadi lagi. Saya pastikan siswa terlindungi dan mendapatkan jatahnya. Kalau sampai kedapatan porsi tidak sesuai, rekomendasi pasti saya kirimkan ke BGN," tegasnya.