Wabup Blora Minta Mitra MBG Perhatikan Kualitas Bahan dan Cara Olah Makanan

Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menegaskan pentingnya menjaga kualitas menu dan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Program MBG bersama 49 mitra penyedia sarana penyelenggara pangan gizi (SPPG) di ruang pertemuan Setda Blora, Rabu (1/10/2025). Dalam arahannya, Wabup meminta menu untuk anak usia dini dan ibu hamil dibedakan sesuai kebutuhan gizinya. “Menu untuk anak TK dan ibu hamil harus dibedakan. Saya tidak mau lagi menerima aduan terkait menu yang kurang layak. Mohon semua mitra berhati-hati dalam menyajikan makanan,” tegas Wabup.

Selain itu, ia mengingatkan mitra agar memperhatikan kualitas bahan makanan, cara pengolahan, hingga penggunaan air bersih. Saluran pembuangan juga harus dijaga agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Lebih lanjut, Wabup menekankan seluruh mitra segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional. “Harapan kami, semua pemilik SPPG segera melengkapi persyaratan SLHS. Jika dalam satu minggu SK penetapan SPPG belum ada, dengan sangat menyesal operasional harus dihentikan sementara,” tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Blora sekaligus Sekretaris Satgas MBG, Edi Widayat, menjelaskan, pihaknya kerap menerima laporan terkait pelaksanaan program. Oleh karena itu, Satgas bersama Dinkesda akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dapur SPPG yang mendapat aduan masyarakat. “Secara teknis, mitra harus memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan, hasil uji laboratorium sesuai standar baku mutu dari Labkesda terakreditasi, serta inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dari tim Dinkesda,” jelasnya. Sebagai langkah pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB), Dinkesda menyiapkan beberapa upaya:

1. Mendata SPPG yang belum mengikuti pelatihan keamanan pangan, belum memiliki SLHS, maupun belum melakukan uji laboratorium.
2. Melaksanakan IKL setiap bulan pada enam bulan pertama operasional SPPG.
3. Setelah enam bulan, IKL dilakukan berkala setiap dua hingga tiga bulan sekali.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri Kepala Staf Kodim 0721/Blora, Mayor Inf Bani. Ia mengajak semua pihak menjaga amanah program pemerintah. “Kita harus bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Mari kita jaga bersama agar pelaksanaan program berjalan baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.