Duduk Perkara Ketegangan DPRD Blora dan TNI Soal MBG, Kini Berakhir Damai

Keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Blora sempat menimbulkan polemik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Semua bermula pada saat Komisi D DPRD Blora mengajak Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kabupaten untuk rapat dengar pendapat di ruang lobi DPRD Blora, Jawa Tengah, pada Kamis (18/9/2025) lalu. Sejumlah wakil rakyat tersebut dibuat kesal dengan Artika Diannita selaku Koordinator SPPG se-Kabupaten Blora. Semua berawal saat koordinator SPPG tersebut sibuk dengan ponsel dan laptopnya, yang seolah mengabaikan ucapan anggota DPRD yang sedang berbicara dengannya.

Artika yang mendapatkan kesempatan untuk berbicara, juga dianggap tidak menguasai atau mengetahui kendala-kendala yang dirasakan oleh masyarakat terkait program MBG. Kekesalan mereka semakin memuncak karena sosok yang mereka undang itu mengaku sedang mengerjakan tugas lainnya yang berbarengan dengan rapat dengar pendapat tersebut. Karena tingkah laku tersebut, rapat kemudian sempat diskors hingga Artika menyelesaikan tugas lainnya itu. Di sela-sela waktu skors rapat, Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto menganggap Artika Diannita tidak berkompeten melaksanakan tugas sebagai koordinator SPPG se-kabupaten. Selain itu, politikus PDIP tersebut juga menyoroti keterlibatan TNI dalam program MBG di Blora. Menurutnya, aparat TNI yang bertugas di Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) saat ini disibukkan dengan tugas mengurusi MBG. "Justru yang lebih tahu adalah Kodim dan Koramil. Ini kan aneh, lha Kodim Koramil tugasnya kan perang. Ini kon (diperintahkan) ngurusi makanan," jelas dia. Politikus PDIP itu mengaku tidak masalah apabila pernyataan tersebut bakal mengundang reaksi dari aparat TNI. "Aku dibenci kodim ora (tidak) apa-apa. Dibenci tentara ora (tidak) apa-apa," kata dia. 

Tanggapan Kodim 0721/Blora 

Komando Distrik Militer (Kodim) 0721/Blora angkat bicara terkait keterlibatan TNI dalam program makan bergizi gratis (MBG). Hal tersebut untuk memberikan tanggapan salah satu anggota DPRD yang menyebut TNI terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Komandan Distrik Militer (Dandim) 0721/Blora, Letnan Kolonel (Letkol) Infanteri Agung Cahyono mengakui jajarannya memang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Blora, Jawa Tengah. "Saya sampaikan bahwa sudah termaktub di undang-undang, kita ada tugas-tugas militer untuk perang dan operasi militer selain perang," ucap dia saat ditemui di markasnya, Senin (22/9/2025).

Agung menjelaskan markas komandonya mempunyai tugas fungsi utama yaitu pembinaan teritorial hingga ke tingkat desa, makanya terdapat bintara pembina desa (Babinsa). Babinsa mempunyai kemampuan kemampuan teritorial salah satunya adalah penguasaan wilayah. Sehingga aparat TNI yang ditugaskan di desa harus tahu dan mampu mengkondisikan situasi di desa agar tetap kondusif. "Salah satunya misalnya ada tanggung jawab wilayahnya itu ada dapur (MBG). Nah, dia harus tahu di situ, Babinsa harus tahu bahwa itu operasi atau tidak, monitoring, pengawasan secara eksternal," terang dia. Selain mempunyai tugas pengawasan eksternal untuk program MBG, aparat TNI juga mempunyai tugas-tugas lainnya yang erat kaitannya mendukung program-program pemerintah. "Termasuk gerakan pangan murah dan lain sebagainya, kedaulatan pangan itu menjadi tugas-tugas tambahan anggota kita di wilayah sehingga tidak ada yang namanya kodim hanya perang tidak, karena kita situasi yang tidak perang sehingga kita melaksanakan tugas-tugas selain perang salah satunya itu tadi penguasaan wilayah kemudian pemberdayaan wilayah daerah," kata dia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora meminta maaf kepada jajaran TNI usai menyebut keterlibatan aparat militer dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto usai bertemu dengan Dandim 0721/Blora, Letkol Inf. Agung Cahyono beserta Pepabri di Kantor Bupati Blora, Jawa Tengah, Rabu (24/9/2025). "Hari ini kami mohon maaf karena keterbatasan kami sebagai warga sipil yang tidak tahu dengan undang-undang TNI sehingga ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian terutama di hati TNI kami mohon maaf sebesar-besarnya," ucap dia.

Politikus PDIP itu merasa bersalah karena tugas TNI yang diketahuinya selama ini hanya berperang, padahal aparat militer tersebut mempunyai tugas lainnya yang diatur dalam undang-undang. "Ya itu karena keterbatasan kami karena kami tidak paham undang-undang TNI karena memang di dalam pemikiran kami bahwa TNI pasti tugasnya hanya bicara perang," kata dia. Lebih lanjut, pihaknya mempunyai harapan besar terhadap program MBG yang merupakan program prioritas dari pemerintah pusat tersebut. "Kami bersedia hanya satu bahwa program yang kita kawal inilah program nasional, program unggulan dari Pak Presiden sehingga harapan kami ke depan anak-anak kami besok di tahun 2045 menjadi anak-anak yang luar biasa sebagai penerus generasi ke depan," terang dia.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerima permintaan maaf anggota DPRD Blora yang menyebut militer terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Komandan Distrik Militer (Dandim) 0721/Blora, Letnan Kolonel (Letkol) Inf. Agung Cahyono berterima kasih kepada pemerintah kabupaten (pemkab) Blora yang memfasilitasi pertemuan ataupun mediasi antara TNI dengan DPRD. Agung menjelaskan pihaknya tidak akan membenci siapapun termasuk kepada anggota DPRD yang menyebut tugas tentara hanya berperang saja. "Di balik itu kita dari TNI dan dari Pepabri menerima permintaan maaf dari Pak Broto. Kedepan kita sama-sama bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi untuk memajukan program-program yang ada di sini," ucap Agung usai mediasi di Kantor Bupati Blora, Jawa Tengah, Rabu (24/9/2025). Dalam proses mediasi tersebut, pihaknya sudah mendengar langsung permintaan maaf dari Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto yang juga hadir dalam kesempatan itu. "Hari ini sudah diklarifikasi sama beliaunya. Beliau minta maaf atas kesalahpahaman ini," kata dia.

Agung menjelaskan pihaknya bersama dengan instansi lintas sektoral ingin bersama-sama menyukseskan program dari pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis (MBG). "Kita pengin ke depan ini kita bersama-sama menyukseskan seluruh program yang ada di pemerintahan dari pemerintah pusat maupun daerah. Jadi semuanya kita bersama-sama sesuai dengan bidang kita masing-masing. Semuanya pasti ada sangkut pautnya, ada kewenangannya," jelas dia.