Bupati Arief Jembatani Perdamaian: Konflik DPRD vs Kodim Blora Soal MBG Berakhir Dengan Jabat Tangan

Bupati Blora Arief Rohman menjembatani permintaan maaf antara Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto dengan Komandan Kodim (Dandim) 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, di Ruang Tamu Bupati, Rabu (24/9/2025) sore. Pasalnya, Subroto sempat menyoroti keterlibatan TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga berdampak pada timbulnya spekulasi dari berbagai pihak. Bupati, Arief Rohman, mengajak untuk menciptakan kondusivitas di wilayah Blora. "Alhamdulillah hari ini kita mengadakan silaturahim sekaligus mediasi antara dari DPRD dengan Kodim. Bahwa untuk mewujudkan kondusivitas Kabupaten Blora, kita sepakat bahwasanya kita harus saling menjaga agar Blora ini tetap aman dan kondusif," jelasnya.

Lebih lanjut, Arief juga menyampaikan untuk bersama mengawal program MBG yang ada, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. "Terhadap kejadian kemarin, tentunya ini menjadi pembelajaran untuk kita, untuk kita melangkah ke depan bahwa program MBG ini adalah program prioritas dari Bapak Presiden. Kita semua harus mensukseskan sesuai dengan tupoksi dan perannya masing-masing. Nah, termasuk juga  fungsi kami sudah membentuk Satgas, terus kemudian dari legislatif fungsi pengawasan ini tentunya kita hargai. Ke depan kami sepakat kita bersama-sama melangkah untuk mewujudkan mensukseskan program ini dan mewujudkan Blora yang aman dan kondusif," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Blora, Mustopa menyampaikan bahwa kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman semata. “Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama dengan Bapak Dandim, Bapak Bupati Blora, dan semuanya untuk kaitannya dengan klarifikasi kemarin. Intinya apabila kemarin ada kesalahpahaman terkait dengan komentar apapun untuk hari ini kita klarifikasi semuanya. Dan alhamdulillah kita bersama-sama tujuannya adalah untuk membangun Blora ke depan lebih kondusif," jelasnya.

Minta Maaf

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, akhirnya meminta maaf terkait pernyataan sebelumnya yang menyinggung keterlibatan TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Subroto usai pertemuan terbatas dengan Bupati Blora, Arief Rohman, Komandan Kodim (Dandim) 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, dan Ketua DPRD Blora, Mustopa, di Ruang Tamu Bupati, Rabu (24/9/2025). "Terima kasih untuk semuanya, yang mana alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya sudah ketemu dengan Pak Dandim, dan Pak Bupati bahkan yang menjembatani kami. Prinsipnya untuk hari ini kami mohon maaf karena keterbatasan kami sebagai warga sipil yang tidak tahu dengan Undang-Undang TNI, sehingga ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian, terutama di hati TNI, kami mohon maaf sebesar-besarnya," jelasnya.

Subroto juga merespon, saat ditanya terkait apakah akan menarik pernyataan sebelumnya, soal tugas TNI hanya perang, dan mempertanyakan keterlibatan TNI dalam program MBG. "Ya itu karena keteledoran kami, karena kami tidak paham Undang-Undang TNI, karena memang di dalam pemikiran kami bahwa TNI (tugasnya-red) pasti  hanya bicara perang," jelasnya. Selain meminta maaf, Subroto juga berpesan untuk semuanya ikut mengawal program MBG yang saat ini sedang berjalan. "Kami berpesan bahwa program yang kita kawal adalah program nasional, program unggulan dari Pak Presiden sehingga harapan kami ke depan anak-anak kami besok di tahun 2045 menjadi anak-anak yang luar biasa sebagai penerus generasi ke depan," terangnya.

Menanggapi hal itu, Komandan Kodim (Dandim) 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, memaafkan Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto. Dengan terbuka, Dandim Letkol Inf Agung memaafkannya. Bahkan, keduanya sempat berjabat tangan sebagai simbol telah bermaafan. "Baik, terimakasih. Hari ini kita difasilitasi untuk kegiatan klarifikasi dengan Pak Broto (Subroto-red), terkait dengan berita viral kemarin. Nah, sebelumnya kemarin kami sudah dengan rekan-rekan media melaksanakan kegiatan konferensi pers. Sudah kami jelaskan juga bahwa kami dari Pihak TNI tidak membenci siapapun, sudah saya jelaskan di situ. Ya, mungkin hari ini sudah di klarifikasi sama beliaunya. Beliau minta maaf atas kesalahpahaman ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Dandim Letkol Inf Agung mengajak semuanya untuk kembali bergandengan tangan untuk turut mensukseskan program-program dari pemerintah. "Dan kita ingin ke depan kita bersama-sama mensukseskan seluruh program yang ada di pemerintahan dari pemerintah pusat maupun daerah. Jadi, semuanya kita bersama-sama sesuai dengan bidang kita masing-masing. Semuanya pasti ada sangkut pautnya, ada kewenangannya," jelasnya. Pihaknya juga mengatakan telah memaafkan Ketua Komisi D DPRD Blora. "Kita dari TNI, menerima permintaan maaf dari Pak Broto. Ke depan kita sama-sama bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi untuk memajukan program-program yang ada di sini," jelasnya.

Tak Apa Dibenci

Diberitakan sebelumnya, DPRD Blora menyoroti keterlibatan TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, mengatakan dalam pelaksanaan program MBG di Blora minim pengawasan. "Ini uang rakyat, meskipun program pemerintah, program presiden, tidak semena-mena terus semuanya diam-diam saja. Justru yang lebih tahu adalah Kodim dan Koramil. Ini kan aneh. Lah Kodim, Koramil tugasnya kan perang. Ini konstruksi makanan. Aku dibenci Kodim ora (tidak) apa-apa. Dibenci tentara ora (tidak) apa-apa," jelasnya, di sela-sela diskors rapat Audiensi pembahasan permasalahan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Blora, Kamis (18/9/2025).

Lebih lanjut, politisi PDIP Blora itu menyebut stakeholder lain, seperti Dinas Kesehatan Daerah Blora, tidak dilibatkan dalam program MBG. "Sampai Dinas Kesehatan pun program ini tidak tahu. Bisa ditanyakan kalau enggak percaya. Dinas Kesehatan itu enggak tahu. Harus seperti apa itu, speknya seperti apa, tidak dilibatkan sama sekali," jelasnya. Oleh karena itu, pihaknya mendorong dalam program MBG ini, untuk dibentuk pengawas independen. "Pengawasannya hampir tidak ada, karena mereka SPPG itu seolah-olah dia bertanggung jawab langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. Kami menyarankan untuk kemudian dibentuk pengawasan independen," paparnya.