Ketua Komisi D DPRD Blora Minta Maaf ke Dandim Usai Pertanyakan Keterlibatan TNI di Program MBG

Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, akhirnya meminta maaf terkait pernyataan sebelumnya yang menyinggung keterlibatan TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Subroto usai pertemuan terbatas dengan Bupati Blora, Arief Rohman, Komandan Kodim (Dandim) 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, dan Ketua DPRD Blora, Mustopa, di Ruang Tamu Bupati, Rabu (24/9/2025). "Terima kasih untuk semuanya, yang mana alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya sudah ketemu dengan Pak Dandim, dan Pak Bupati bahkan yang menjembatani kami." "Prinsipnya untuk hari ini kami mohon maaf karena keterbatasan kami sebagai warga sipil yang tidak tahu dengan Undang-Undang TNI, sehingga ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian, terutama di hati TNI, kami mohon maaf sebesar-besarnya," jelasnya. Subroto juga merespon, saat ditanya terkait apakah akan menarik pernyataan sebelumnya, soal tugas TNI hanya perang, dan mempertanyakan keterlibatan TNI dalam program MBG.  "Ya itu karena keteledoran kami, karena kami tidak paham Undang-Undang TNI, karena memang di dalam pemikiran kami bahwa TNI (tugasnya-red) pasti  hanya bicara perang," jelasnya.Selain meminta maaf, Subroto juga berpesan untuk semuanya ikut mengawal program MBG yang saat ini sedang berjalan. "Kami berpesan bahwa program yang kita kawal adalah program nasional, program unggulan dari Pak Presiden sehingga harapan kami ke depan anak-anak kami besok di tahun 2045 menjadi anak-anak yang luar biasa sebagai penerus generasi ke depan," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Blora menyoroti keterlibatan TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, mengatakan dalam pelaksanaan program MBG di Blora minim pengawasan. "Ini uang rakyat, meskipun program pemerintah, program presiden, tidak semena-mena terus semuanya diam-diam saja. Justru yang lebih tahu adalah Kodim dan Koramil. Ini kan aneh. Lah Kodim, Koramil tugasnya kan perang. Ini konstruksi makanan. Aku dibenci Kodim ora (tidak) apa-apa. Dibenci tentara ora (tidak) apa-apa," jelasnya, di sela-sela diskors rapat Audiensi pembahasan permasalahan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Blora, Kamis (18/9/2025). Lebih lanjut, politisi PDIP Blora itu menyebut stakeholder lain, seperti Dinas Kesehatan Daerah Blora, tidak dilibatkan dalam program MBG. "Sampai Dinas Kesehatan pun program ini tidak tahu. Bisa ditanyakan kalau enggak percaya. Dinas Kesehatan itu enggak tahu. Harus seperti apa itu, speknya seperti apa, tidak dilibatkan sama sekali," jelasnya. Oleh karena itu, pihaknya mendorong dalam program MBG ini, untuk dibentuk pengawas independen. "Pengawasannya hampir tidak ada, karena mereka SPPG itu seolah-olah dia bertanggung jawab langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. Kami menyarankan untuk kemudian dibentuk pengawasan independen," paparnya.