Tantangan Nyata Program Makan Bergizi Gratis, Menurut PGRI Kabupaten Blora

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyambut positif inisiatif pemerintah dalam melaksanakan Program Makan Bergizi (MBG) di sekolah-sekolah. Namun, organisasi guru terbesar di Indonesia ini mendorong adanya evaluasi menyeluruh untuk menyempurnakan implementasi program tersebut di masa depan. “Menu antar SPPG berbeda-beda. Maka perlu ada kesamaan persepsi supaya penerima manfaat merasakan standar yang sama sesuai kebijakan pemerintah,” jelasnya. PGRI menekankan pentingnya standarisasi agar semua siswa mendapat manfaat gizi yang setara.

Aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian serius. PGRI menegaskan bahwa tanggung jawab atas kualitas dan keamanan makanan harus berada di pundak SPPG, bukan guru di sekolah. Organisasi ini khawatir guru dibebani tanggung jawab penuh jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti keracunan makanan. “Guru di sekolah hanya penerima dan menyalurkan makanan kepada siswa. Jika ada masalah terkait kualitas makanan, yang bertanggung jawab adalah pihak SPPG, bukan guru,” tegas Yatni.

PGRI berharap adanya sinkronisasi dan komunikasi yang lebih baik antara penerima manfaat (siswa dan orang tua), sekolah, dan pelaksana program (SPPG) untuk mencegah kesalahpahaman. Yatni juga mengapresiasi bahwa hingga saat ini di wilayah Blora belum ada laporan kasus keracunan terkait program MBG. “Alhamdulillah sejauh ini di Blora belum ada laporan keracunan. Kita percaya SPPG juga bertanggung jawab terhadap keamanan makanan, dan mudah-mudahan ke depan pelaksanaannya semakin baik,” pungkasnya. Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, PGRI optimis Program Makan Bergizi dapat berjalan lebih efektif, merata, dan aman, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak sekolah Indonesia dapat tercapai secara optimal.