Pasca Kasus Ledakan, Dewan Blora Harapkan Kajian Kuat Sumur Minyak Rakyat

Ketua Komisi B DPRD Blora, Jayadi, berharap evaluasi sumur minyak rakyat harus memiliki kajian yang kuat. Sehingga insiden ledakan sumur minyak tidak terjadi di Kabupaten Blora. "Kalau ditutup saya belum bisa menjawab, tapi harus dievaluasi dengan kajian yang matang. Hasil evaluasi seperti apa, nanti kita tunggu," ujar Jayadi, Selasa, 26 Agustus 2025. Menurutnya, dari hasil evaluasi tersebut, menjadi dasar untuk dapat diajukan legalitas nya melalui Permen 14 Tahun 2025. Ia mengaku turut mengawal terhadap sumur minyak rakyat yang dinilai akan dapat mensejahterakan daerah penghasil potensi alam tersebut. "Kemarin saya lihat di Gandu, ada pengeboran didekat rumah (permukiman warga), bahkan boleh dikatakan berdampingan. Dampak lingkungan sangat merugikan. Baik keselamatan kerjanya hingga kesehatan masyarakat sekitar itu bagaimana,” ujarnya. “Lah ini yang harus diperjelas dan dipertegas,” tambah Jayadi.

Jayadi menilai, adanya Permen ESDM No 14 Tahun 2025 menjadi alasan masyarakat secara ugal-ugalan melakukan aktivitas pengeboran sumur minyak dilingkungan masyarakat. Namun pihaknya mendukung adanya Permen tersebut dikarenakan berpotensi memutar ekonomi masyarakat dari tingkat bawah atau perdesaan. Selain itu, menurutnya dari Permen tersebut dapat meningkatkan PAD Blora yang saat ini dinilai kurang optimal. "Tapi kita mengingat bahwa dengan permen itu, ternyata masyarakat belum siap untuk menerima. Saat saya melihat pengeborannya masih menggunakan Pralon (plastik). Sehingga tidak sesuai SOP yang diharapkan Kementerian,” tambahnya.
Ditambahkan, pihaknya mendukung APH untuk mengusut tuntas insiden di Desa Gandu. Namun untuk pihak yang paling bertanggungjawab atas insiden itu, pihaknya belum dapat menyimpulkan secara pribadi. "Kita dukung APH untuk menertibkan, keselamatan masyarakat yang utama. Namun kita belum tau secara detail sejarahnya bagaimana, sehingga sumur-sumur minyak tersebut sangat dekat dengan permukiman masyarakat. Jadi belum bisa bilang (siapa pihak yang paling bertanggungjawab)," katanya.