Puluhan ASN Blora Pilih Ajukan Perceraian, Ini Alasannya

Fenomena memprihatinkan muncul di balik seragam ASN yang selama ini tampak rapi dan disiplin. Puluhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Blora tercatat mengajukan permohonan cerai sepanjang tahun 2025. Namun, yang menggelitik adalah penyebab utamanya: bukan sekadar konflik rumah tangga biasa, melainkan dominasi persoalan ekonomi—suami yang bukan ASN, tak mampu atau bahkan tak mau menafkahi. Menurut Kepala BKPSDM Blora, Heru Eko Wiyono, dari 22 permohonan cerai yang masuk tahun ini, mayoritas diajukan oleh istri yang merasa tidak lagi mendapatkan dukungan finansial dari suami mereka. Dan lebih mencengangkan lagi, sebagian besar dari para suami tersebut bukan PNS—profesinya beragam dari petani, buruh bangunan hingga pekerja serabutan. “Selama 2025, ada 22 pegawai mengajukan cerai. Rata-rata masalah ekonomi, karena suaminya bukan ASN dan tidak memberi nafkah,” terang Heru. Berdasarkan data resmi, dari 22 permohonan tersebut, 15 sudah disetujui dan 7 sisanya masih dalam tahap mediasi. Meski angka ini tampak kecil jika dibandingkan dengan total ASN Blora yang mencapai 11 ribu orang, tren ini tak bisa dianggap enteng. Terlebih, di tahun 2024, tercatat 31 permohonan cerai—29 dikabulkan dan dua ditolak oleh Bupati.

Bukan KDRT, Bukan Kekerasan. Tapi Ekonomi dan Selingkuh

Menariknya, dalam laporan yang masuk, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak ditemukan. Dua alasan dominan: persoalan ekonomi dan perselingkuhan. Dalam kondisi itu, tak sedikit ASN yang sudah lama pisah rumah sebelum akhirnya mengajukan cerai resmi ke BKPSDM. “KDRT tidak ada. Tapi beberapa kasus ada indikasi perselingkuhan. Tapi yang utama tetap faktor ekonomi,” tambah Heru. Situasi ini diperparah dengan munculnya laporan baru dari salah satu OPD, yang menyebut seorang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang baru saja dilantik, telah berencana mengajukan permohonan cerai meski belum resmi masuk ke meja BKPSDM.

Sistem Mediasi yang Panjang Tapi Sering Buntu

Heru juga menegaskan bahwa pihaknya tidak gegabah dalam menyetujui permohonan cerai. Proses mediasi dilakukan berlapis. Dimulai dari sekolah (bagi guru), lalu naik ke OPD, diteruskan ke Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), hingga akhirnya masuk ke BKPSDM. Mediasi dilakukan sedikitnya enam kali sebelum kasus dibawa ke sidang internal tim pemberi izin cerai. “Kami menempuh mediasi berkali-kali. Setelah itu disidangkan untuk kemudian diajukan ke bupati sebagai pengambil keputusan akhir,” jelas Heru. Namun dalam beberapa kasus, keputusan bupati bukan lagi menjadi faktor penentu. Ketika gugatan cerai sudah masuk ke Pengadilan Agama (PA), ASN yang menjadi tergugat tetap akan mendapatkan surat keterangan cerai dari BKPSDM.  Alasannya, proses hukum sudah berjalan, sehingga izin dari bupati tak lagi diperlukan. “Kalau sudah digugat di PA, surat keterangan akan dikeluarkan. Karena proses pengadilan sudah tidak bisa dibendung,” ujarnya.

Anak Jadi Korban, Mediasi Jadi Formalitas?

Tragisnya, banyak dari pasangan ASN yang mengajukan cerai tersebut sudah memiliki anak—bahkan hingga lima anak. Ironis ketika pertengkaran berkepanjangan di rumah akhirnya berujung pada perpisahan, dan anak-anak harus menanggung dampaknya. “Rata-rata anaknya masih kecil. Ini yang membuat kami prihatin,” kata Heru. Meski sudah melewati berbagai tahapan mediasi, faktanya mayoritas pasangan tetap memilih berpisah. Dalam situasi seperti itu, mediasi seolah hanya menjadi formalitas yang tak lagi bisa menahan runtuhnya rumah tangga. Fenomena perceraian di kalangan ASN Blora menjadi cermin bahwa stabilitas rumah tangga tak bisa dijamin oleh status pekerjaan. Tekanan ekonomi, ketimpangan peran, hingga pengkhianatan menjadi pemicu utama keretakan. ASN, yang seharusnya menjadi teladan dalam kehidupan sosial, kini justru menghadirkan ironi: mengabdi untuk negara, tapi gagal bertahan dalam keluarga. Ketika nafkah tak mengalir, kepercayaan tergerus, dan mediasi gagal memperbaiki retakan, perceraian jadi satu-satunya jalan. Dan pertanyaannya kini: apakah ini sekadar fenomena lokal, atau gejala sosial yang pelan-pelan akan meluas ke daerah lain?