Bupati Blora Curhat Soal Bendungan dan Jalan Daerah ke DPR RI

Bupati Blora Arief Rohman menyuarakan aspirasi daerahnya ke hadapan Komisi V DPR RI. Ia berharap dua Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa bendungan di Kabupaten Blora bisa segera dilanjutkan dan diselesaikan. Tak hanya itu, Arief juga menyoroti pentingnya kelanjutan pembangunan jalan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) dari Pemerintah Pusat. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Bupati Arief saat menghadiri Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja atau Reses Komisi V DPR RI untuk wilayah Jawa Tengah. Acara tersebut digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025) sore. Dalam forum itu, Arief hadir bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Mereka menyampaikan aspirasi langsung di hadapan pimpinan Komisi V DPR RI Ridwan Bae (Fraksi Golkar) dan Syaiful Huda (Fraksi PKB).

Dua PSN Belum Tuntas di Blora

Arief menyebut, hingga kini masih ada dua proyek bendungan yang masuk daftar PSN namun belum rampung. Yakni Bendungan Karangnongko di Kecamatan Kradenan yang berada di perbatasan Blora dan Bojonegoro, serta Bendungan Cabean di Kecamatan Todanan yang berbatasan dengan Kabupaten Pati. “Kami minta agar bisa diselesaikan. Karena sangat penting untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan sesuai program Pak Presiden Prabowo Subianto,” ucap Bupati Arief. Bendungan Karangnongko dirancang untuk memberi manfaat irigasi dan pengairan bagi tiga wilayah sekaligus Blora, Bojonegoro, dan Ngawi. Sementara Bendungan Cabean diproyeksikan menunjang pertanian di Blora dan Pati.

Arief Juga Dorong Kelanjutan Inpres Jalan Daerah

Tak hanya bicara soal PSN, Bupati yang kini menjalani periode kedua itu juga menyoroti kelanjutan program pembangunan jalan daerah. Menurutnya, skema IJD terbukti efektif meningkatkan akses ekonomi masyarakat di daerah-daerah dengan keterbatasan anggaran. “Kami berharap program pembangunan jalan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) bisa dilanjutkan kembali. Karena manfaatnya sangat besar untuk masyarakat daerah Kabupaten yang kemampuan anggarannya terbatas,” ujarnya. Arief menambahkan, program IJD sejak 2023 dan 2024 telah membawa dampak nyata bagi Blora. Beberapa ruas jalan yang dibangun lewat IJD antara lain Jalan Provinsi Purwodadi – Blora, Jalan Kabupaten Randublatung – Getas batas Ngawi, Jalan Sumber – Temulus, serta Jalan Wulung – Klathak. “Semoga ini bisa menjadi catatan untuk pembahasan bersama antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian terkait. Yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Komisi V DPR: Silakan Koordinasi dengan Anggota Dapil Jateng

Menanggapi usulan tersebut, Ridwan Bae yang memimpin rombongan Komisi V menyambut baik dan memberikan arahan agar Bupati Blora menjalin komunikasi intensif dengan anggota Komisi V dari Dapil Jawa Tengah. “Siap Pak Bupati. Silahkan dibicarakan lebih lanjut, dikoordinasikan dengan anggota Komisi V dapil Jawa Tengah,” ujar Ridwan. “Komisi V DPR RI yang berasal dari Jawa Tengah ada 10 orang, silahkan diajak untuk mengawal bersama nanti. Jika ada proposal juga bisa diserahkan langsung kepada kami,” tambahnya. Dalam forum itu hadir pula dua anggota Komisi V asal Jawa Tengah, yakni Harmusa Oktaviani dari Demokrat (asal Rembang) dan Sriyanto dari Gerindra (asal Sragen). Sementara Ridwan sendiri berasal dari Dapil Sulawesi Tenggara.

Tak Hanya Blora, Sejumlah Kepala Daerah Lain Juga Hadir

Rakor tersebut juga membahas percepatan proyek besar lainnya, seperti Tol Semarang – Demak untuk penanganan banjir rob, serta Tol Bawen – Yogyakarta. Selain Bupati Blora, sejumlah kepala daerah lain turut hadir. Di antaranya Bupati Demak, Bupati Jepara, Bupati Semarang, Wakil Bupati Temanggung, Bupati Kendal, Wakil Wali Kota Semarang, dan Bupati Grobogan.