Disebut Defisit Rp 235 Miliar oleh KPK, Bupati Blora: Bukan Bangkrut, tapi Pinjaman

Bupati Blora Arief Rohman memberikan klarifikasi atas pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait defisit anggaran daerah sebesar Rp 235,7 miliar. Menurutnya, defisit itu bukan karena masalah keuangan, melainkan imbas dari pinjaman daerah yang digunakan untuk percepatan pembangunan. "Enggak (defisit), kemarin memang dalam paparan itu kita ini kan ada pinjaman daerah. Sehingga tercatatnya ada defisit. Tapi kan bisa kita tutup nanti dari pendapatan yang ada. Jadi secara kesehatan anggaran kita sih terhitungnya baik ya," ucap Arief saat dimintai tanggapan oleh wartawan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Arief menjelaskan, pada periode keduanya menjabat sebagai bupati, pihaknya memang melakukan pinjaman daerah sebesar Rp 215 Miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2025 ini. 

Hal serupa juga pernah dilakukannya pada periode pertama dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Blora. "Karena pengalaman kita ketika periode awal pinjaman dulu Rp 150 Miliar juga buktinya bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi pinjaman daerah ini dimungkinkan untuk percepatan pembangunan," terang dia. "Jadi kalau biasanya kita ijrit-ijrit (bertahap) 50 50 50 hari ini kan kita padatkan di depan (Rp 215 Miliar). Kita taruh di depan agar efeknya bisa dirasakan masyarakat, untuk ekonomi juga bagus termasuk harga tanah ini bagus NJOP naik bisa juga untuk menaikkan pendapatan dari sisi pajak juga," imbuh dia. Sehingga dirinya tidak sepakat dengan KPK yang menyebut pemerintahannya mengalami defisit anggaran Rp 235,7 Miliar. "Iya (kurang tepat) itu karena perhitungannya, sehingga kita jelaskan bahwa itu defisit sekitar Rp 200 sekian itu karena kita melakukan pinjaman daerah," jelas dia. 

Selain ditutup dengan pendapatan yang ada selama ini, pihaknya juga sedang berjuang agar pendapatan dari dana bagi hasil (DBH) migas dapat meningkat dari tahun sebelumnya. "Kita optimis nanti aturan tentang dana hasil migas ini kita berjuang. Semoga nanti di 2025 akan bisa meningkat. Kalau bisanya Rp 130 Miliar kita optimis nanti bisa di atas Rp 200 Miliar," kata dia. Dikutip dari laman www.kpk.go.id, yang berjudul Cegah Korupsi dari Hulu, KPK Dorong Blora Bangun Tata Kelola Unggul , KPK menggelar rapat koordinasi dengan Pemkab Blora di Gedung Merah Putih KPK, pada Senin, 14 Juli 2025. Dalam rapat koordinasi tersebut, KPK menyampaikan sejumlah temuan dan rekomendasi tajam sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi terstruktur dan berbasis data KPK menyebut APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp 2,8 triliun, dengan defisit anggaran sebesar Rp 235,7 miliar.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp 2,5 triliun, sehingga KPK menilai defisit tersebut perlu ditangani tidak hanya lewat pinjaman, tapi efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan. “Blora sebagai daerah penghasil migas semestinya bisa memaksimalkan pendapatan daerah lewat sektor tersebut. Kita seharusnya bisa merekonstruksi kembali sumber-sumber pendapatan daerah agar bisa memaksimalkan PAD,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti. Postur APBD Kabupaten Blora tahun 2025 yang di dalamnya terdapat defisit anggaran menjadi catatan. Karenanya KPK mendorong pembelanjaan anggaran seefektif mungkin, khususnya dalam belanja operasi dan pegawai. “Belanja daerah mestinya lebih efisien agar tidak muncul defisit dalam anggaran, sehingga kita tidak perlu menarik pinjaman untuk menutupi defisit itu,” kata Ely. KPK juga menyoroti sejumlah potensi kerawanan, termasuk dalam proses pengusulan pokok pikiran (pokir) yang acap kali dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, KPK mendorong pengawasan serta ketelitian yang ketat agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.