CAPAIAN INFRASTRUKTUR BLORA MENURUN? ARIEF KLAIM 70 PERSEN DI PERIODE PERTAMA, KINI HANYA 65 PERSEN

Capaian pembangunan infrastruktur di Blora disebut telah mencapai 60 – 70 persen pada masa jabatan pertama Bupati Arief Rohman. Namun memasuki periode keduanya, angka itu justru disebut menurun menjadi 65 persen. Hal ini terungkap dari pernyataan langsung sang bupati di dua kesempatan berbeda. Dalam wawancara yang ditayangkan YouTube Espos Indonesia pada (23/2/2023), Arief menyatakan bahwa capaian pembangunan infrastruktur sudah cukup tinggi. “Kita hari ini sekitar 60 – 70 persenlah selama dua tahun pemerintahan ini,” ujar Arief.

Namun di tahun 2025, saat kembali menjabat untuk periode kedua, Arief menyampaikan klaim yang berbeda. Dalam pernyataan yang dikutip dari YouTube Suara Merdeka TV pada (13/4/2025), Arief menyebut capaian infrastruktur di Blora masih berada di angka 65 persen. “Kondisi infrastruktur sudah sekitar 65 persen, insyaallah nanti lima tahun ke depan kita ingin menuntaskan soal pembangunan,” katanya.

Perbedaan data ini mengundang perhatian publik. Masyarakat mempertanyakan metode pengukuran dan konsistensi laporan yang disampaikan, terlebih infrastruktur menjadi isu utama dalam masa kepemimpinan Arief sejak awal. Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menaruh perhatian terhadap tata kelola pemerintahan Blora. Dalam rapat di Gedung Merah Putih pada (14/7/2025), KPK menyoroti sejumlah potensi korupsi dalam perencanaan dan penganggaran, termasuk pengadaan barang dan jasa. “Perlu pemetaan yang menyeluruh terhadap potensi celah korupsi di semua lini itu. Jika bisa dideteksi sejak dini, tentu kita bisa mencegah terjadinya pelanggaran.” Ungkap Direktur Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti.

Kondisi keuangan Blora yang mencatat defisit sebesar Rp235,7 miliar pada APBD 2025 menambah tantangan tersendiri. KPK pun merekomendasikan agar Blora lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan asli daerah, terutama dari sektor strategis seperti migas. Bahkan KPK memberikan sejumlah langkah perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Blora, antara lain:

1. Sinkronisasi kegiatan dengan RPJMD dan kemampuan keuangan daerah.
2. Penyaluran hibah dan bansos secara transparan dan akuntabel.
3. Seleksi penerima bantuan sesuai peraturan.
4. Evaluasi anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas dan pelatihan.
5. Penguatan peran pengawas internal (APIP).
6. Pencegahan konflik kepentingan dan kecurangan dalam PBJ.
7. Penyelesaian proyek sesuai jadwal.
8. Menjaga proses pengadaan tetap independen.
9. Penerapan sistem antikorupsi di BUMD.