NASIB SDN DI BLORA DI UJUNG TANDUK, BAGAIMANA SIKAP PEMERINTAH?

Tahun ajaran baru seharusnya menjadi momen penuh semangat. Namun, di SD Negeri 1 Patalan, Desa Patalan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, suasana itu tak lagi terasa. Tak ada siswa baru yang mendaftar. Ruang kelas siswa baru kosong, papan tulis bersih tanpa coretan ketika guru hendak mengajar anak didiknya. Sedih memang setiap memasuki ajaran baru, guru kelas 1 bergulat secara mental karena tidak semua guru SD kelas 1 bisa mengajar secara ideal.

Fenomena ini bukan sekadar cerita tentang satu sekolah kecil yang kehilangan murid. Ini adalah cermin dari krisis pendidikan yang lebih besar dan sistemik. Bagaimana mungkin sebuah sekolah negeri yang telah puluhan tahun berdiri kini tak mampu menarik satu pun siswa baru?

Masalah ini tentu tak muncul dalam semalam. Ada perubahan sikap dan pilihan dari masyarakat. Kini, banyak orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di kota atau ke sekolah swasta yang dianggap lebih unggul. Faktor gengsi, kualitas pendidikan, dan akses yang lebih baik menjadi pertimbangan utama. Sementara itu, sekolah-sekolah desa seperti SDN Patalan pelan-pelan kehilangan daya tariknya.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah respons pemerintah yang nyaris nihil. Dalam banyak kasus serupa, pemerintah daerah justru membiarkan sekolah-sekolah kecil “mati secara alami”, tanpa upaya revitalisasi atau inovasi. Seolah-olah ini bukan persoalan penting. Padahal, sekolah bukan hanya tempat belajar, melainkan pusat kehidupan sosial dan budaya desa. Meskipun pemerintah daerah sudah melakukan upaya penggabungan sekolah (regrouping), namun kenyataannya hingga hari ini belum ada dampak nyata yang signifikan.

Ketika sekolah desa mati, anak-anak terpaksa menempuh jarak lebih jauh untuk bersekolah, bahkan sebagian akhirnya putus sekolah. Ketimpangan pun makin menganga. Desa tertinggal makin tertinggal, sementara kota makin maju. Ini bukan sekadar masalah pendidikan, tapi juga keadilan sosial. Pemerintah seharusnya menjadikan kasus seperti SDN Patalan sebagai alarm keras. Perlu keberpihakan yang nyata, bukan sekadar retorika “pemerataan pendidikan”.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan: memberikan insentif bagi sekolah kecil, meningkatkan kualitas guru dan pembelajaran, memperbaiki infrastruktur, hingga memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga sekolah. Lebih dari itu, kita butuh narasi baru bahwa sekolah desa bukan pilihan kedua, melainkan tempat yang layak untuk tumbuh dan belajar. Anak-anak desa berhak mendapatkan pendidikan bermutu tanpa harus pergi ke kota.

Jika pemerintah terus abai, maka SDN Patalan hanya akan menjadi salah satu dari banyak sekolah desa yang hilang tanpa jejak. Dan kita akan menuai generasi yang tumbuh tanpa pijakan akar kampungnya sendiri. Sekolah yang kosong adalah pertanda bahwa negara sedang absen di tempat yang paling membutuhkan.