Admin
10 Juli 2025
KEJAKSAAN NEGERI BLORA
Setelah sempat mangkrak selama hampir tiga tahun, sistem parkir elektronik (e-parkir) di Pasar Rakyat Sido Makmur Blora, Jawa Tengah, akhirnya mulai diuji coba. Uji coba dimulai sejak Selasa (8/7/2025) sore dan akan berlangsung hingga Kamis (10/7/2025) malam. Selama masa uji coba, masyarakat tidak dikenakan biaya parkir alias gratis. Namun mulai Jumat (11/7/2025) dini hari, pengunjung pasar akan mulai dikenai tarif parkir resmi sesuai jenis kendaraan.
Tarif Parkir Resmi:
Sepeda motor: Rp 2.000
Mobil/pick up/bus kecil: Rp 4.000
Bus sedang, besar, truk, tronton: Rp 5.000
Kendaraan 8 roda atau lebih: Rp 10.000
Terpasang Sejak 2022, Baru Aktif 2025
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Blora, Kiswoyo, mengungkapkan bahwa pengadaan alat e-parkir sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2019. Seluruh peralatannya pun sudah terpasang di Pasar Sido Makmur sejak 2022, namun baru bisa dioperasikan sekarang setelah melalui sejumlah proses perbaikan dan lelang pengelolaan. “Pengadaan peralatan ini tahun 2019 ya, kita sudah adakan alat untuk e-parkir di Pasar Sido Makmur Blora dengan segala dinamika perbaikan di sana-sini,” ujar Kiswoyo saat meninjau uji coba, Selasa (8/7/2025). Ia menyebut penerapan e-parkir ini sebagai bagian dari program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan dan efisien. “Harapan kami ke depan cashless. Artinya tidak ada transaksi tunai,” tambahnya.
Untuk menjalankan sistem ini, Pemkab Blora menggandeng pengelola swasta dengan nilai kontrak mencapai Rp 800 juta untuk masa kerja hingga akhir 2025. Sebelumnya, peralatan e-parkir yang mangkrak sempat menjadi sorotan karena sudah menghabiskan anggaran sejak 2022.
Rincian investasi:
2022: Belanja peralatan e-parkir Rp 175 juta
2024: Belanja bangunan Rp 200 juta + pemeliharaan Rp 50 juta
2025: Rambu-rambu e-parkir Rp 50 juta
Dengan dimulainya implementasi ini, Pemkab berharap pengelolaan parkir pasar menjadi lebih modern, akuntabel, dan mendukung digitalisasi pelayanan publik.