KETIMPANGAN SOSIAL: STUDI KASUS PENERIMA BANSOS PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) sejatinya hadir untuk membantu keluarga miskin keluar dari jerat kemiskinan. Namun, di lapangan, implementasinya sering jauh dari harapan. Salah satunya terjadi pada Sembodo, warga Dukuh Sukorame RT 05 RW 02 Desa Tutup Kecamatan Tunjungan, Blora.

Selama tinggal di daerah tersebut tidak pernah sekalipun mendapat bantuan. Faktanya, dilihat dari sisi finansial, keluarga tersebut bisa dikatakan sangat kurang dan layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Status Sembodo yang sebagai marbot masjid mengundang simpati tokoh agama (Mbah Yai Rohmad Ridwan), dia dibangunkan rumah sederhana di depan masjid. Tugasnya setiap hari hanya penjaga kebersihan masjid dan tukang adzan. Selain itu, untuk menafkahi keluarga, dia berjualan keliling sapu dan peralatan rumah tangga.

Suatu saat anaknya kecelakaan sampai harus dibawa ke RS, akan tetapi pihak RS menolak untuk mengurus lantaran tidak ada kartu BPJS. Saat itu si anak mengalami cedera kepala sampai pendarahan melalui hidung. Pasien akhirnya dibawa pulang tanpa perawatan sedikit pun.

Selama ini desa mendapat program pemerintah yaitu PKH (Program Keluarga Harapan). Di Desa Tutup yang secara geografis masih terletak di tugu batas kota, artinya Desa Tutup untuk mengakses informasi ke semua dinas di Kabupaten Blora cenderung lebih mudah dan cepat. Karakter warga Tutup yang cenderung introvert membuat para birokrasi pemerintahan desa seolah bebas melakukan hal apa pun tanpa kontrol dari pihak lain.

Berangkat dari studi kasus tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa selama ini penerima PKH tidak tepat sasaran. Ketika masyarakat bertanya tentang nama dirinya yang tidak pernah mendapatkan bantuan, pihak desa akan menjawab data yang ada adalah data dari pusat. Warga hanya bisa menggerutu di belakang menerima ketidakadilan sosial yang menimpanya.

Setelah melalui proses penelitian, ternyata orang yang mendapat bantuan PKH rata-rata yang memiliki kedekatan emosional dengan perangkat desa. Kalau mau berlaku adil, harusnya desa turun lapangan door to door untuk memverifikasi dan validasi data. Sehingga ketika setiap kepala dusun ditugasi untuk verifikasi dan validasi data warga, benar-benar tepat sasaran. Pemberian bantuan PKH yang misi awalnya untuk menyelesaikan masalah ekonomi warga kurang mampu, malah menjadi masalah baru di masyarakat karena faktor kecemburuan sosial.

Kurangnya transparansi dan partisipasi dalam verifikasi dan validasi data pengusulan nama penerima bantuan. Ini penting dilakukan karena selama ini warga seolah dibuat buta dan tuli terhadap semua informasi yang berkaitan dengan hak warga masyarakat. Kita sebagai warga tidak dikasih ruang untuk sekadar menyatakan keberatan dan menyampaikan aduan. Solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan cara melakukan pemutakhiran data DTKS secara berkala, tentunya dengan melibatkan masyarakat agar tetap adil dan transparan. Dan juga sosialisasi program PKH ke masyarakat agar semua lapisan tahu tentang informasi ini.