Admin
07 Juli 2025
KEJAKSAAN NEGERI BLORA
Pernyataan menarik dilontarkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat berkunjung ke Blora. Ia menyentil warga yang bisa mengalokasikan uang ratusan ribu untuk rokok, tetapi tak mau membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri. Saat berkunjung di Blora itu Ali Ghufron menyebut saat ini ada jutaan kepesertaan yang dinonaktifkan. Yakni mereka yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Itu sebenarnya dilakukan untuk memverifikasi data penyesuaian ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," katanya.
Ada 7,3 juta kepesertaan BPJS skala nasional yang dinonaktifkan. Sementara di Jawa Tengah jumlahnya lebih 1 juta lebih. Sementara di Blora sekitar jumlahnya ribuan. Meski dinonaktifkan ia menjelaskan jika tak lantas semua tak bisa digunakan. Bagi yang benar-benar miskin hingga rentan miskin masih bisa mengaktifkan kembali. Dengan cara mendatangi Dinas Sosial. "Nantinya bisa pindah komponen lain, dimasukkan PBI Pemda," terangnya. Atau pilihan lain dengan melakukan pembayaran secara mandiri. Menurutnya verifikasi ini penting sebab sebagian masyarakat sebenarnya mampu membayar sendiri.
Sebab konsumsi rokok bisa lebih dari Rp 500 ribu dalam sebulan. "Sekarang pertanyaanya, bisa keluarkan untuk konsumsi rokok 500 ribu per bulan. BPJS itu bayar gak sampai sepersepuluh. Sepersepuluh itu kan hanya 50 ribu, kok gak kuat kenapa?" bebernya. Untuk itu pihaknya berharap masyarakat bisa lebih memprioritaskan mana yang penting dan mana yang tidak. "Jangan semua gratis. Kalau mampu ya harus bayar mandiri. Diri diusahakan sehat," tuturnya.
Menurutnya ada empat hal yang mempengaruhi kesehatan. Sistem pembiayaan kesehatan hanya satu hal. Namun masyarakat terus terfokus pada hal itu. "Bicara kesehatan, tergantung 4 hal," imbuhnya. Di antaranya keturunan, lingkungan, perilaku bagus, terakhir sistem kesehatan pembiayaan kesehatan.