Pemkab Blora Gencar Sosialisasikan Ketentuan Cukai untuk Tekan Peredaran Rokok Ilegal

Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal dengan menggelar kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai secara tatap muka. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus dan berlangsung di Pendopo Kantor Kecamatan Cepu, Selasa (24/06).

Sosialisasi yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Blora tersebut dihadiri oleh 50 peserta, terdiri dari tokoh masyarakat dan warga sekitar yang berpotensi terlibat dalam peredaran rokok ilegal, baik sebagai penjual maupun pengguna.

Kepala Dinkominfo Blora, Pratikto Nugroho, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat terkait ketentuan cukai, termasuk pengertian, manfaat, ciri-ciri rokok ilegal, serta langkah konkret yang dapat dilakukan dalam pemberantasan peredarannya.

“Rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga membahayakan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan,” ujar Pratikto.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Blora berharap bisa mendorong peran generasi muda sebagai agen perubahan dalam memerangi peredaran rokok ilegal.

Selain edukasi tentang bahaya rokok ilegal, masyarakat juga dikenalkan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang merupakan bagian dari penerimaan negara dan digunakan untuk mendanai berbagai program penting seperti kesehatan, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pesan kami jelas: kenali ciri-ciri rokok ilegal, laporkan jika menemukan, dan jadilah bagian dari gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari barang kena cukai ilegal,” tegas Pratikto.

Ke depan, Pemkab Blora berencana untuk terus menggencarkan kegiatan serupa di berbagai wilayah sebagai upaya preventif dan edukatif. “Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang sehat, legal, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya.