Bupati Arief Perjuangkan Keadilan DBH Migas untuk Blora, Siap Tempuh Judicial Review UU HKPD

Pemerintah Kabupaten Blora sedang menempuh berbagai cara untuk menaikkan pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas. Di antaranya dengan melakukan lobi ke berbagai kementrian terkait. Hingga siap melakukan judicial review Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Bupati Blora Arief Rohman mengatakan Blora memang sangat memprihatinkan. Sebab meski menjadi bagian wilayah kerja pertambangan (WKP) Blok Cepu, tetapi dana bagi hasil yang diterima tidak seberapa dibandingkan kabupaten lain. “Namanya saja Blok Cepu, itu salah satu kecamatan di wilayah kami. Namun karena mulut sumurnya di Bojonegoro, mereka yang dapat jauh lebih banyak,” katanya. Dari ketimpangan itulah pihaknya mencoba melobi ke pusat. Dan akhirnya perlahan membuahkan hasil. Ia mencontohkan pada 2022, DBH migas untuk Blora hanya Rp 7 Miliar. Kemudian lewat upaya lobi akhirnya lahir UU HKPD, yang menjadi dasar Blora mendapatkan DBH lebih baik. Lewat UU HKPD Blora ditempatkan sebagai daerah perbatasan penghasil. Sehingga pada 2023, Blora mendapatkan DBH Migas Rp 160 Miliar. Kemudian pada 2024, mendapatkan Rp 135 miliar. Arief menjelaskan jika meski sudah ada peningkatan, tetapi hal itu dirasa belum adil. Sebab bila dibandingkan dengan Bojonegoro, DBH yang diterima bak bumi dan langit. Padahal sama-sama masuk WKP. “Silpa Kabupaten Bojonegoro saja lebih besar dari APBD kita. Mereka silpanya bisa 2,9 triliun. Sementara APBD kita hanya 2,6 triliun. Bojonegoro bahkan sudah mau buat dana abadi,” terangnya. Untuk itu saat ini pihaknya menyiapkan dua tahap perjuangan. Pertama lewat lobi-lobi. Agar DBH yang diterima naik lagi. Setidaknya proporsional bila dibandingkan dengan daerah lain seperti Tuban, Nganjuk, Lamongan, Bojonegoro dan lainnya. ”Kita upaya lagi ke Kemendagri, Kemenkeu ke Bappenas agar DBH di blora bisa dinaikkan. Tidak hanya 130 ya, semoga bisa lebih dari 200 miliar,” tambahnya. Bila upaya lobi gagal, pihaknya sudah menyiapkan skema lain. Yakni melakukan judicial review UU HKPD. Sebab berdasarkan undang-undang itu Blora ditempatkan sebagai wilayah perbatasan. Padahal jelas Blora masuk WKP. Sehingga diharapkan bisa diposisikan sebagai daerah penghasil. “Karena yang terkena dampak besar Blora. Jadi soal JR UU HKPD kami dengan DPRD ikhtiar agar Blora masuk daerah pengasil Blok Cepu. Itu plan B. kalau plan A  tidak berbuah apa-apa,” tuturnya.