Admin
24 Juni 2025
KEJAKSAAN NEGERI BLORA
Sebagai orang nomor satu di jajaran dewan kabupaten se-Indonesia, Siswanto beri gebrakan pertamanya. Yaitu, bersiap untuk genjot pertumbuhan nasional. Hal itu searah dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Ketua Umum terpilih Siswanto menyatakan komitmennya untuk menjadikan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) sebagai wadah koordinasi dan peningkatan kapasitas DPRD kabupaten dalam rangka mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. ‘’Kami siap menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan misi besar mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen,” tegasnya. Siswanto yang juga Wakil Ketua DPRD Blora itu menambahkan, pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi nasional bagi seluruh DPRD kabupaten untuk memperkuat peran legislasi dan pengawasan dalam mendukung keberhasilan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. ‘’Kami ingin Mendagri menjadi penjaga marwah DPRD. Agar institusi ini tetap kokoh dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tanpa tekanan politik maupun birokrasi,” ujar Siswanto. Siswanto yang juga Ketua DPD Partai Golkar Blora menambahkan ADKASI akan memperjuangkan penguatan kelembagaan DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah. Ia menyebut DPRD bukan subordinat, tetapi bagian dari sistem check and balance dalam demokrasi lokal. ‘’Dalam konstelasi pembangunan nasional yang makin dinamis, DPRD kabupaten dituntut bertransformasi dari aktor lokal menjadi penggerak pembangunan nasional berbasis akar rumput,’’ ujar Siswanto yang juga Wakil Ketua DPRD Blora, Jawa Tengah. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pentingnya peran strategis ADKASI sebagai mitra pemerintah pusat dalam merealisasikan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen. ‘’DPRD kabupaten adalah ujung tombak dalam implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah. Saya harap DPN ADKASI bisa menjadi motor penggerak yang efektif, bukan hanya dalam menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga mendorong kebijakan daerah yang selaras dengan arah strategis nasional,” ujar Mendagri.