Pemkab Blora selesaikan pembentukan 295 koperasi desa merah putih

Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menyelesaikan pembentukan 295 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. "Selain sudah terbentuk, sebanyak 295 koperasi desa tersebut juga memiliki badan hukum yang sah dan dibentuk melalui proses musyawarah desa," kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora Margo Yuwono di Blora, Sabtu.

Ia mengungkapkan dari ratusan koperasi desa tersebut, meliputi 271 koperasi desa dan 24 koperasi kelurahan. Semua telah selesai baik secara legalitas maupun administrasi kelembagaan. Koperasi Desa Merah Putih, kata dia, dirancang untuk menjadi penggerak utama sektor ekonomi lokal, dengan mengoptimalkan potensi desa seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro. "Koperasi juga diharapkan menjadi wadah bagi warga untuk berproduksi, menjual, dan mengelola hasil usaha secara kolektif dan efisien," ujarnya. Ia mengungkapkan koperasi dibentuk berdasarkan prinsip dasar koperasi, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, serta dilandasi semangat gotong royong yang menjadi ciri khas pembangunan desa.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi turut memberikan dukungan terhadap pengembangan Kopdes ini. Di antaranya dengan memfasilitasi usaha bagi koperasi di sektor-sektor strategis serta akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan. Margo menyebut tata kelola koperasi ke depan akan dilakukan secara profesional dengan melibatkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi manajerial dan kewirausahaan, termasuk lulusan perguruan tinggi. "Dengan pengelolaan yang sehat dan transparan, koperasi ini diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi desa sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat," ujarnya.

Meski seluruh koperasi telah terbentuk, Dindagkop UKM Blora masih mencatat adanya sejumlah persoalan teknis, salah satunya adalah dobel legalitas koperasi di beberapa desa. "Kami telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dindagkop UKM Provinsi Jawa Tengah, Kanwil Kemenkumham, dan Kementerian Koperasi. Proses penghapusan koperasi ganda sedang berjalan melalui sistem AHU (Administrasi Hukum Umum)," ujarnya. Pemerintah Kabupaten Blora berharap Kopdes Merah Putih menjadi fondasi bagi ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berkeadilan, serta mampu mendorong transformasi desa dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi aktif. Dengan terbentuknya koperasi di setiap desa dan kelurahan, Blora menargetkan peningkatan daya saing ekonomi lokal dan terciptanya pemerataan pembangunan dari desa.