Sekolah Negeri Sepi Murid, DPRD Blora: Sekolah Swasta Bukan Musuh, Saatnya Guru Berinovasi!

Menurunnya minat masyarakat menyekolahkan anak ke sekolah negeri menjadi sorotan serius setelah dua SD Negeri di Kabupaten Blora tak mendapatkan murid baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025. Dua sekolah yang tidak menerima siswa baru itu adalah SD Negeri 1 Patalan di Kecamatan Blora dan SD Negeri 1 Sumengko di Kecamatan Randublatung. Fenomena ini memicu kekhawatiran akan masa depan pendidikan negeri di tengah menjamurnya sekolah swasta yang semakin diminati masyarakat. Namun, Wakil Ketua Komisi D DPRD Blora, Achlif Nugroho Widi Utomo, menegaskan bahwa sekolah swasta bukanlah ancaman atau lawan bagi sekolah negeri. Justru sebaliknya, kehadiran sekolah swasta harus dijadikan pelecut untuk meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan negeri. "Sekolah swasta bukan musuh. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat bahwa sekolah negeri juga memiliki kualitas yang tidak kalah. Itu PR besar kita bersama," ujar Achlif. Menurutnya, proses regrouping sekolah negeri—penggabungan sekolah dengan jumlah siswa minim—harus disertai dengan peningkatan kualitas guru dan inovasi pembelajaran. Jika tidak, dikhawatirkan justru akan memperparah krisis murid di sekolah negeri. "Regrouping harus diikuti komitmen kuat untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Jangan sampai setelah digabung, murid tetap tidak ada. Itu justru jadi bumerang," tegasnya. Salah satu fokus yang perlu diperkuat, lanjut Achlif, adalah pendidikan berbasis agama, agar masyarakat tidak lagi memandang sekolah swasta—terutama yang berbasis keagamaan—sebagai satu-satunya pilihan unggul. Achlif juga menyinggung inovasi dari Bupati Blora, Arief Rohman, berupa program Sekolah Sisan Ngaji (SSN), yang mengintegrasikan pembelajaran umum dengan pendidikan agama di sekolah negeri. Menurutnya, inovasi ini harus dievaluasi dan dijalankan secara maksimal. "Orang tua perlu diyakinkan bahwa SD Negeri juga mampu memberikan pendidikan agama yang seimbang. SSN harus benar-benar diterapkan agar masyarakat melihat langsung kualitasnya," tandas Achlif. Ia berharap, semua pihak—termasuk dinas pendidikan, guru, kepala sekolah, dan legislatif—bersatu dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap sekolah negeri.