Sekolah Rakyat di Cepu Disulap dari SD Mangkrak, Digelontor Rp 322 Miliar dari APBN!

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, kini tengah menyiapkan fasilitas pendidikan baru dengan anggaran jumbo. Total dana senilai Rp 322,39 miliar dari APBN 2025 dialokasikan khusus untuk menyulap bangunan lama SDN 4 Balun di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora menjadi Sekolah Rakyat. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, menjelaskan bahwa proyek ini sebenarnya dijadwalkan masuk tahap kedua. Namun, karena ada instruksi percepatan dari pusat, pelaksanaan pembangunan akhirnya dimajukan ke tahap pertama. “Saat ini, renovasi total terhadap bangunan eks SDN 4 Balun sedang berjalan. Kami targetkan pada pertengahan Juni nanti sudah bisa dimulai proses registrasi dan kegiatan belajar mengajar, tentu setelah terbitnya SK Bupati,” jelasnya. Sekolah Rakyat ini dirancang untuk menampung siswa setara jenjang SMA, dengan dua kelas pembelajaran yang terdiri dari sekitar 50 pelajar. Menariknya, seluruh siswa akan tinggal di asrama secara gratis. "Program ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden untuk memberikan pendidikan bermutu bagi masyarakat kecil, wong cilik. SDN 4 Balun dipilih sebagai lokasi percepatan implementasi," ungkap Luluk. Ia juga menyampaikan hasil tinjauannya di lapangan, di mana saat ini sudah tersedia dua ruang kelas, dua laboratorium, kamar mandi, fasilitas ibadah, ruang makan, dan ruang guru. Seluruh infrastruktur tersebut dikerjakan langsung oleh Kementerian PUPR. “Peran kami lebih kepada fasilitasi lintas dinas. Dinas Pendidikan menangani siswa, Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap layanan kesehatan mereka, sementara urusan aset di bawah kendali BPPKAD. Bangunan ditangani oleh Dinas PUPR,” imbuhnya. Pekerjaan konstruksi dipercayakan kepada konsorsium Nindya-Adhi KSO dengan tenggat waktu pengerjaan selama 60 hari kalender. Setelah itu, proyek akan memasuki masa pemeliharaan selama 180 hari. “Semua pihak bersinergi demi menyukseskan program ini. Adapun pengelolaan Sekolah Rakyat di bawah kendali Kementerian Sosial selaku penanggung jawab utama,” pungkas Luluk.