Petani Hutan Desa Getas Tuding UGM Ingkar Janji, Direktur KHDTK UGM Bantah Tuduhan

Lahan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola Universitas Gajah Mada (UGM) di Desa Getas, Kecamatan Kradenan terjadi polemik dengan pihak petani.

Pihak UGM dituding menyalahi perjanjian. Yakni, melakukan penyemprotan dan tanami lahan yang sudah digarap petani hutan. Sementara, pihak UGM membantah semua tudingan yang dilayangkan.

Juwari salah seorang petani penggarap lahan hutan mengatakan, bahwa sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara warga dengan pihak UGM. Intinya, tidak ada kegiatan penanaman maupun penyemprotan di lahan petani yang masuk dalam KHDTK.

’’Sebelumnya, sudah terjadi mediasi dan terjadi kesepakatan, bahwa tidak akan ada kegiatan penyemprotan atau penanaman sebelum ada keputusan final setelah ada somasi. Tetapi, menurut kami, UGM mengingkari janji dengan terus melakukan kegiatan di lahan petani,” ujarnya.

Menurutnya, pihak UGM telah mengingkari kesepakatan tersebut. Bahkan, warga juga merasa terintimidasi. Karena petugas lapangan saat melakukan penanaman dikawal oleh petugas penegak hokum (gakkum) dengan menggunakan senjata laras panjang.

Hal itulah yang menyulut emosi warga. Sehingga, mereka nekat mengadang petugas. Dengan menggunakan puluhan motor, mobil petugas dari UGM diadang di tengah jalan. ’’Kami hanya melakukan peringatan terhadap petugas, bahwa tidak boleh ada kegiatan sebelum ada keputusan final,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur KHDTK UGM Tri Atmojo mengatakan, sampai saat ini tidak pernah ada somasi yang masuk ke UGM. Kalau misalkan ada dokumen somasi yang beredar itu hanya sekadar foto WhatsApp.

Pihaknya menyayangkan ketika ada orang percaya. Lalu, menggunakan itu untuk hal yang tidak baik. ’’Saya sudah cek di bagian hukum, humas tidak ada surat masuk berisi somasi kepada rektor UGM,” katanya.

Ia menegaskan, tugas yang diberikan negara kepada UGM adalah menjadikan hutan yang saat ini KHDTK menjadi hutan pendidikan. ’’Mandatnya seperti itu,” imbuhnya. Pihaknya mengungkapkan, kondisi eksisting KHDTK saat ini sebagian bukan hutan.

Sehingga, pihak UGM ditugaskan menjadikan hutan kembali. ’’Karena memang mandat yang diberikan negara menjadikan hutan, dengan menjadikan lahan yang tidak berhutan kami tanami supaya menjadi hutan,” jelasnya.

Karena mandat negara, lanjutnya, pihak UGM akan tetap melakukan kegiatan penanaman. Jika ada pihak yang mengganggu proses, pihaknya akan meminta bantuan aparat negara. ’’Bisa (minta bantuan) dari kementerian kehutanan, pertanahan, kepolisian, dan TNI,” katanya.

Pihaknya mengatakan, logikanya karena yang memberikan mandat adalah negara. ’’Jika mengalami kesulitan, maka kami kembali kepada negara,” tuturnya. Ditanya terkait penanaman di lahan warga, pihaknya membantah.

Tri menjelaskan, pihak UGM melakukan persiapan untuk penanaman lahan di kawasan KHDTK. Dan, di dalam kawasan KHDTK tidak ada SHM warga. ’’Kami tidak pernah melakukan penyemprotan di lahan milik warga, karena tidak ada SHM (warga) di tanah negara yang dikuasakan kepada UGM,” tegasnya.

Pihaknya menegaskan kembali di depan warga Getas, pesan Presiden Prabowo yang disampaikan melalui Bupati, meminta menjadikan Blora menjadi hutan pendidikan. Hutan yang dikelola KHDTK UGM digunakan untuk hutan pendidikan bukan untuk fungsi lain.

’’Untuk kepentingan pendidikan, kami mendukung apa yang menjadi pesan Pak Prabowo. Karena ini wilayah administratif Kabupaten Blora,” tambahnya.

Pihaknya mengajak semua pihak kawasan yang dulunya hutan, kembalikan menjadi hutan. Tentu menjadi hutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. ’’Saling menghormati tugas masing-masing, pihak lain saling kerja, dan bekerja sama,” tutupnya.